Program mudik gratis tahun lalu oleh perusahaan.

JAKARTA – Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto mulai mengantisipasi peningkatan masyarakat yang menggunakan sepeda motor saat mudik lebaran 2016 nanti. Peningkatan diprediksi hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

“Paling tidak peningkatannya dari tahun lalu itu bisa dua kali lipat, atau 23,3 persen,” ujar Pudji usai rapat koordinasi jelang Ramadhan dan Lebaran 2016 bersama Polri, Jasa Marga, dan jajaran terkait di Brebes, Jawa Tengah, Selasa (31/5), dilansir Jawa Pos.

Guna mengantisipasinya, pemerintah kata Pudji meningkatkan agenda mudik gratis bagi pengendara sepeda motor. Peningkatan itu bisa terlihat dari langkah pemerintah yang menambah jumlah anggaran secara signifikan.

“Kita perbanyak mudik gratis untuk pengendara sepeda motor. Anggarannya ditingkatkan menjadi empat kali lipat, jika tahun lalu Rp 5 miliar, tahun ini menjadi Rp 20 miliar,” kata bekas Korlantas Polri itu.

Pudji berharap, masyarakat antusias memanfaatkan fasilitas mudik gratis itu. Selain bisa meminimalkan kemacetan, juga diharapkan bisa menghindari tingginya angka kecelakaan sepeda motor. “Pengendaranya naik bus AC yang disiapkan, silahkan motornya dibawa pakai kereta atau truk,” sambungnya.

Pudji juga mengutarakan komitmennya menjalankan pesan Presiden Joko Widodo. Yakni mencegah terjadinya kecelakaan dengan menjalankan berbagai kesiapan matang. Evaluasi koordinasi yang dilakukan terus menerus diharapkan bisa mewujudkan itu.

“Angkutan darat Kemenhub itu pak menteri menyampaikan zero accident untuk angkutan umum. Artinya sebelum pengamanannya berlangsung, harus dilaksanakan inspeksi kendaraan bus kemudian pengemudi termasuk terminal saat pelaksanaan diharapkan zero accident ini bisa terwujud,” ujarnya.

Diketahui, Pudji Hartanto hari ini mengikuti rapat koordinasi lintas batas kesiapan arus mudik yang dipimpin Kepala Korlantas Polri, Irjen Agung Budi Maryoto, di Hotel Grandian, Brebes, Selasa, 31 Mei 2016.

Rapat juga dihadiri sejumlah instansi lain seperti Jasa Raharja, Kementerian PU, Polda Jawa Tengah dan Polda Jawa Barat, dan Polres dari lima Provinsi di Jawa. Rapat digelar untuk menyatukan persepsi di lintas sektoral. (JPG)