Warga Miskin di Banten Bertambah 134,6 Ribu Orang

0
901 views

SERANG – Warga miskin di Banten bertambah sebanyak 134,6 ribu orang dalam waktu enam bulan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten merilis angka kemiskinan di Banten periode Maret 2020 mencapai 5,92 persen. Jumlah warga miskin meningkat dari periode September 2019 sebesar 4,94 persen atau dari 641,42 ribu jiwa menjadi 775,99 jiwa.

Kepala BPS Provinsi Banten, Adhi Wiriana mengatakan, meningkatnya angka kemiskinan itu terjadi karena melambatnya pertumbuhan ekonomi hingga inflasi di Banten. “Angka kemiskinan hasil Susenas (survei sosial ekonomi nasional-red) untuk Maret 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,98 poin dibanding periode sebelumnya pada September 2019 di angka 4,94 persen,” ujar Adhi, Rabu (15/7).

Adhi memaparkan, selama periode September 2018-Maret 2020, meningkatnya jumlah penduduk miskin terjadi di perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 101,6 ribu orang, dari 371,28 ribu orang pada September 2019 menjadi 472,84 ribu. Sedangkan daerah perdesaan naik sebanyak 33,0 ribu orang, dari 270,13 ribu orang pada September 2019 menjadi 303,14 ribu orang pada Maret 2020. “Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 4,00 persen naik menjadi 5,03 persen di Maret 2020. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan September 2019 sebesar 7,31 persen naik menjadi 8,18 persen pada Maret 2020,” urainya.

Ia menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Banten selama periode September 2019-Maret 2020. Pertama,  laju pertumbuhan ekonomi (LPE) triwulan I 2020 sebesar 3,09 persen. Angka iu lebih rendah dibanding laju pertumbuhan ekonomi triwulan III 2019 sebesar 5,41 persen meskipun tidak berkorelasi langsung. Kedua, nilai tukar petani (NTP) Maret 2020 sebesar 106,01 lebih tinggi dibanding September 2019 sebesar 102,88. “NTP di atas 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan petani lebih baik,” ujar Adhi.

Ketiga, lanjutnya, upah riil buruh tani per hari pada Maret 2020 turun yaitu sebesar 0,33 persen dibanding September 2019, dari Rp61.293 menjadi Rp61.092. Terakhir, inflasi perdesaan periode September 2019-Maret 2020 sebesar 2,25 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan inflasi umum periode September 2019-Maret 2020 sebesar 1,35 persen.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga mengukur garis kemiskinan di Banten. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Ia mengatakan, selama periode September 2019-Maret 2020, garis kemiskinan naik sebesar 4,74 persen dari Rp485.096 per kapita per bulan pada September 2019 menjadi Rp508.091 per kapita per bulan pada Maret 2020. 

Kata dia, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan. Pada Maret 2020, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 71,78 persen. “Sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang sebesar 71,61 persen,” terangnya.

Adhi mengatakan, jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan Maret 2020 di perkotaan dan di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mi instan, dan roti. Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Dengan begitu, ia mengatakan, dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan. Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2020 adalah sebesar 71,78 persen. Angka itu mengalami sedikit peningkatan dibandingkan September 2019 yang sebesar 71,61 persen.

Selanjutnya untuk indeks kedalaman kemiskinan (P1), Adhi mengaku juga mengalami peningkatan di perkotaan maupun di perdesaan. Di perkotaan nilai P1 naik dari 0,619 pada September 2019 menjadi 0,842 pada Maret 2020. Sedangkan, nilai indeks keparahan kemiskinan (P2) naik dari 0,186 menjadi 0,195 pada periode yang sama.

Sementara di perdesaan, nilai P1 naik 0,123 poin dan nilai P2 turun 0,008 poin. Kata dia, hal ini mengindikasikan bahwa kondisi penduduk miskin di daerah perdesaan masih terpuruk.

Pada kesempatan itu, Adhi juga mengungkapkan, untuk tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Banten yang diukur oleh gini ratio periode Maret 2020 tercatat sebesar 0,363. Angka ini naik 0,002 poin jika dibandingkan September 2019 yang sebesar 0,361. Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,360, angka itu naik dibanding September 2019 yang sebesar 0,355. Demikian pula di daerah pedesaan meningkat dari 0,292 menjadi 0,296 untuk periode yang sama.

Kata dia, pada Maret 2020, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,73 persen. “Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,64 persen dan di daerah perdesaan sebesar 22,00 persen,” ujarnya.

DAMPAK PANDEMI COVID-19

Terpisah, Plt Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten, Budi Darma mengatakan, per Maret 2020 indeks kemiskinan sudah meningkat di angka 0,98 persen adalah berbanding lurus dengan dimulainya pandemi Covid-19 di Banten. “Gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja-red) dan meliburkan  karyawan dimulai juga di akhir bulan Maret ini,” ungkapnya.

Kata dia, setidaknya hal ini mengindikasikan bahwa secara psikologis, wabah ini bahkan sudah menyebabkan keresahan sebelum kejadian luar biasa ditetapkan. Melemahnya daya beli masyarakat sudah terlihat di awal pandemi ini mewabah.

Berdasarkan data yang dirilis BPS, ia mengatakan, komodoti makanan menjadi pemyumbang terbesar dalam meningkatnya angka kemiskinan, hal ini juga menggambarkan bahwa memang ketahanan pangan masyarakat memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pada setiap tingkatan. Kebijakan afirmatif, konstruktif, dan holistik yang mendukung kemandirian dan ketahanan pangan masyarakat perlu dipikirkan bersama. 

Dari perspektif penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ia mengaku, meningkatnya angka kemiskinan sebagai pengaruh wabah Covid-19. Hal itu merupakan sinyal bahwa rencana kerja pemerintah daerah Dinsos dan OPD-OPD yang terkait penanggulangan kemiskinan, segera mempersiapkan program/kegiatan yang pro poor sebagai upaya-upaya antisipatif. “Namun lagi-lagi catatan pentingnya adalah sinergitas lintas sektor yang harus diperhatikan oleh seluruh OPD terkait. Untuk itu peran TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Bappeda sangat penting dalam mengkoordinasikan dengan baik segala program/kegiatan pro poor agar berfungsi optimal,” terang Budi. (nna/air)