Warga Nilai e-Tilang Rumit: Bolak-balik ke Bank Membayar Denda

SERANG – Pelaksanaan elektronik tilang (e-tilang) di wilayah hukum Polda Banten masih menyisakan persoalan di lapangan. Penggunaan denda tilang maksimal bagi pelanggar lalu lintas (lantas) dinilai memberatkan warga.

“Mahal banget. Saya enggak pakai helm Rp250 ribu,” kata Nurhana ditemui saat terjaring Operasi Zebra Kalimaya 2018 di Ciceri, Kota Serang, Senin (5/11).

Denda maksimal tersebut diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pembayaran denda itu melalui rekening BRI. “Kalau sudah bayar, nanti STNK bisa diambil, ditukar dengan bukti pembayaran,” kata Nurhana.

Besaran denda tilang sesungguhnya baru diketahui setelah diputus oleh hakim. Denda tilang yang diputus hakim akan lebih ringan dibandingkan besaran denda maksimal. “Bisa lebih murah (denda-red). Uang kelebihan, nanti bisa diambil lagi di bank,” kata Nurhana.

Sementara, Nunung mengaku penerapan denda e-tilang lebih rumit. Dia harus bolak-balik ke bank membayar denda tilang dan mengambil kelebihan denda tilang. “Bayar dulu ke bank. Abis itu ke kejaksaan ambil bukti denda dari hakim, baru ambil lagi uang sisanya,” kata Nunung.

Anggota Satlantas Polres Serang Kota Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Hendri mengakui kerap mendapat protes dari warga yang terkena tilang. Sebab, warga kaget atas besaran denda yang harus dibayar. “Bukan saya nentuin. Itu langsung SMS (short message service-red) dari pusat,” jelas Hendri. Bagi pelanggar lalu lintas memang langsung mendapatkan SMS yang memberitahukan perihal pembayaran e-tilang.

Hendri menuturkan, ada juga pelanggar lalu lintas yang langsung membayar denda tilang maksimal ke bank agar dapat kembali mengambil surat kendaraan sebagai bukti tilang. “Biasanya itu yang buru-buru dari luar kota atau kebetulan melintas. Saya bilang, besaran denda yang diputus hakim nanti lebih rendah. Mereka bilang sudah ikhlas,” kata Hendri.

Direktur Lantas Polda Banten Komisaris Besar (Kombes) Pol Tri Julianto Djatiutomo mengaku, pelaksanaan e-tilang masih terkendala tabel denda tilang. Sebab, penerapan denda tilang maksimal dinilai memberatkan warga. “Tabel denda tilang fungsinya, nanti, baik kami (polisi-red) dan masyarakat dapat melihat berapa besaran denda tilang yang dikenakan,” kata Djatiutomo.

Perwira menengah kepolisian itu mengakui belum mengetahui alasan mengapa pengadilan di Banten belum mengeluarkan tabel denda tilang. Padahal, tabel denda tilang akan membantu masyarakat. “Jadi, warga tidak kerja dua kali. Harus bayar denda ke bank, mengambil putusan hakim di kejaksaan, dan ke bank lagi mengambil kelebihan dananya,” kata Djatiutomo.

Dia berharap pengadilan di Banten dapat segera mengeluarkan tabel denda tilang. Sehingga, pelaksaaan e-tilang dapat dapat terlaksana maksimal. “Besaran denda itu nanti akan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat,” ujar Djatiutomo.

Sebelumnya, mantan Kakorlantas Polri Brigjen Pol Roycke Lumowa mengatakan, lamanya penerapan sistem e-tilang karena tidak semua pihak dalam sistem peradilan sepakat atas sistem baru tersebut. Ia mencontohkan soal sejumlah hakim yang menurutnya masih berpandangan bahwa daftar tabel denda yang sudah ditetapkan dapat mengganggu independensi hakim.

“Jadi, kami menyerahkan daftar tabel denda ke daerah. Kalau elektronik ini kan dendanya pasti. Nah, hakim tertentu tidak setuju,” kata Roycke.

Roycke menambahkan, sejauh ini pelaksanaan sistem e-tilang hanya terhambat oleh adanya penolakan dari para hakim. Sementara, pihak kejaksaan menerima dan mengapresiasi sistem tersebut. (Merwanda/RBG)