Warga Selatan Kepung Pemprov, Protes Jalan Rusak di Ujung Kulon

Warga yang mengatasnamakan diri Gerakan Masyarakat Ujung Kulon mendatangi Pemprov Banten dan DPRD Banten di KP3B, Kota Serang, Selasa (16/10). Mereka menuntut perbaikan Jalan Cibaliung-Sumur, Kabupaten Pandeglang, yang kondisinya memprihatinkan.

SERANG – Ruas Jalan Cibaliung-Sumur, Kabupaten Pandeglang, sepanjang 22,3 kilometer kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi jalan yang rusak tanpa kepastian pembangunan dari pemerintah pusat dan daerah itu membuat seribuan warga rela menempuh perjalanan lima jam untuk datang ke kantor gubernur dan DPRD Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (16/10).

Mereka berasal dari Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Sumur, dan Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Ujung Kulon (GMUK). Warga berkeinginan menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada Gubernur Wahidin Halim dan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah. Namun, perjuangan warga tidak mulus. Sesampainya di depan kantor gubernur, pukul 14.00 WIB, warga diadang oleh ratusan aparat kepolisian yang berjaga di depan gerbang KP3B.

Gagal menemui Gubernur, warga mengalihkan unjuk rasa di depan gedung DPRD Banten. Kesal karena tidak bisa menemui Gubernur dan Ketua DPRD Banten, warga akhirnya terbawa emosi. Unjuk rasa yang awalnya berjalan kondusif tiba-tiba ricuh, beberapa warga yang mencoba masuk ke dalam gedung DPRD Banten bentrok dengan aparat kepolisian.

Baku pukul pun tak terhindarkan, akibatnya satu orang pengunjuk rasa mengalami pendarahan di kepala sehingga harus mendapatkan pertolongan medis. Polisi sempat mengamankan salah seorang pengunjuk rasa untuk meredam tindakan anarkistis warga.

Akibat kericuhan itu, pagar samping gedung DPRD Banten roboh. Beruntung, koordinator aksi berhasil meredam amarah warga sehingga kericuhan tidak sampai meluas dan warga pun memilih mundur.

Agar kericuhan tidak terulang, pimpinan Komisi IV DPRD Banten akhirnya bersedia melakukan dialog dengan 30 perwakilan pengunjuk rasa di aula gedung serbaguna DPRD Banten.

Adi Suwardi, warga Kecamatan Sumur, mengungkapkan bahwa sejak Provinsi Banten berdiri pada 2000 silam, Jalan Cibaliung-Sumur tidak pernah dibangun oleh Pemprov Banten. Akibatnya, warga harus bertaruh nyawa untuk pergi ke sawah, ke pasar, ke sekolah akibat jalan yang rusak parah. “Terlebih, saat musim hujan, kecelakaan setiap hari terjadi akibat kondisi jalan yang berlumpur dan berlubang,” ungkapnya.

Adi menambahkan, Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang terkesan tutup mata dengan penderitaan warga di Ujung Kulon. “Kedatangan kami jauh-jauh ke sini untuk bertemu dengan Pak WH (Gubernur) dan Pak Asep (Ketua DPRD). Kami ini warga Banten yang harus mendapat keadilan seperti warga Banten lainnya,” tegasnya.

Senada dengan itu, tokoh masyarakat Kecamatan Sumur Komarudin menambahkan, selama lima tahun ke belakang, hanya diberikan janji oleh Pemprov Banten dan Pandeglang. Kenyataannya, Jalan Cibaliung-Sumur tidak pernah dibangun.

“Pemerintah selalu beralasan tidak punya kewenangan sebab status jalan yang awalnya milik Pemkab Pandeglang berubah menjadi milik Pemprov Banten, kemudian berubah lagi jadi jalan nasional. Kami sebenarnya tidak peduli dengan statusnya, kami hanya ingin jalan rusak itu diperbaiki, sebelum masyarakat meregang nyawa akibat jalan rusak,” tegasnya.

Kepada pimpinan Komisi IV DPRD Banten, tokoh pemuda Ujung Kulon Usep Saepudin meminta DPRD Banten untuk membela hak warga Banten selatan. “Kami minta tahun ini juga Jalan Cibaliung-Sumur dibangun, baik itu oleh pemerintah pusat maupun provinsi,” tegasnya.

Usep menambahkan, selain menuntut pembangunan jalan, warga juga meminta kejelasan terkait status Jalan Sumur-Ujungjaya. Soalnya, jalan tersebut juga rusak parah, tapi tidak ada pihak yang bertanggung jawab. “Katanya jalan itu nonstatus, bagaimana bisa Pemprov Banten membiarkan jalan itu tidak ada kejelasan? Kami minta DPRD memperjuangkan status jalan itu. Kalau Gubernur Banten tidak mau bertanggung jawab, kami siap melakukan unjuk rasa ke pemerintah pusat,” tegas Usep.

Menanggapi aspirasi warga, Ketua Komisi IV DPRD Banten Eri Suhaeri mengungkapkan, DPRD Banten akan menyampaikan tuntutan warga ke pimpinan DPRD Banten, untuk selanjutnya disampaikan ke Pemprov Banten. “Komisi IV membidangi persoalan infrastruktur, untuk jalan provinsi semuanya didorong agar segera diperbaiki, sementara untuk jalan nasional, kami sudah berulang kali mendatangi Kementerian PUPR agar jalan nasional yang rusak segera dibangun,” katanya.

Eri berjanji, pembangunan Jalan Cibaliung-Sumur tahun ini juga sudah harus ada kepastian perbaikan jalan. “Kami juga menginginkan jalan rusak segera diperbaiki, tapi jalan nasional bukan kewenangan provinsi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Thoni Fathoni Mukson menuturkan, status Jalan Cibaliung-Sumur merupakan jalan nasional sejak 2015. Awalnya memang jalan provinsi. Namun, sekarang kewenangannya pemerintah pusat. “Harusnya memang tahun ini dibangun. Namun, Kementerian PUPR baru melakukan lelang sehingga pembangunannya harus menunggu lelang selesai,” tegasnya.

Terkait Jalan Sumur-Ujungjaya, Thoni mengaku akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait sebab jalan itu masuk kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). “Kami sudah koordinasi dengan Dinas PUPR Banten, jalan itu nonstatus sehingga Pemprov Banten pun tidak memiliki kewenangan melakukan perbaikan jalan,” urainya.

Janji Kementerian PUPR

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah II Kementerian PUPR Deni Wiharjito mengungkapkan, Jalan Cibaliung-Sumur yang diusulkan menjadi jalan nasional pada 2015 oleh Pemprov Banten, baru ditetapkan menjadi jalan nasional pada 2016 kondisinya memang sudah rusak berat.

“Sebenarnya jalan ini tidak layak menjadi jalan nasional. Namun karena Pak Menteri PUPR saat itu ingin memperbaiki akses jalan tersebut makanya disetujui menjadi jalan nasional agar mendapat anggaran perbaikan yang cukup dari APBN,” ungkapnya.

Menurut Deni, sejak 2017 perbaikan sudah mulai dilakukan. Namun karena anggarannya minim, kerusakan jalan tetap terjadi. Pada awal 2018, Kementerian PUPR melakukan lelang pembangunan jalan dengan anggaran Rp50 miliar. Namun, lelang itu dibatalkan karena pembangunan jalan harus melalui anggaran multiyears (dua tahun) dengan anggaran Rp131 miliar. “Pada 30 Januari digagalkan lelang yang Rp50 miliar, kemudian pada 16 April mulai lelang multiyears, itu juga gagal. Baru tadi malam kita umumkan lelang yang ketiga. Kementerian menargetkan 10 Desember sudah penandatanganan kontrak. Jadi, akhir tahun ini baru bisa dibangun,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pembangunan yang gagal lelang tidak hanya di Banten. Secara nasional ada 50 paket yang gagal lelang. “Kami minta warga Banten ikut mengawal agar lelang ketiga tidak gagal lagi. Bupati dan Gubernur juga bisa memberikan dukungan kepada warga dengan mengirimkan surat kepada Menteri PUPR agar Cibaliung-Sumur mendapat perhatian khusus,” ujarnya.

“Jalan Cibaliung-Sumur tercatat di Kementerian PUPUR sebagai jalan nasional Cibaliung-Cikeusik-Muara Binuangen sepanjang 56 kilometer,” tambahnya.

Terkait Jalan Sumur-Ujungjaya, Deni membenarkan bila jalan itu nonstatus sehingga PUPR tidak bisa menganggarkan pembangunannya. “Harus mendapat izin dari kementerian terkait karena itu masuk kawasan TNUK,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Hadi Soeryadi mengakui bahwa Jalan Cibaliung-Sumur kondisinya rusak berat. Namun karena jalan nasional, Pemprov Banten tidak punya kewenangan melakukan pembangunan. “Itu kewenangan pusat, kami hanya membangun jalan provinsi sesuai aturan,” ungkapnya.

Hadi menambahkan, saat ini yang dilakukan Pemprov Banten adalah membangun Jalan Tanjunglesung-Sumur yang baru 80 persen pembangunannya. “Untuk tahun ini, kami melakukan betonisasi sepanjang empat kilometer di ruas Jalan Tanjung Lesung-Sumur. Sisanya diselesaikan di APBD 2019,” ungkapnya.

Terkait jalan nonstatus (Sumur-Ujungjaya), Hadi mengaku Pemprov Banten tak bisa serta-merta membangun. Soalnya, jalan sepanjang 20 kilometer tersebut berada di kawasan konservasi sehingga perlu izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Itu kan ada di taman nasional (Ujung Kulon), jadi dilindungi. Sebenarnya enggak boleh dibangun karena masuk kawasan konservasi. Jadi, harus koordinasi dulu dengan kementerian terkait. Minta izin dulu, apakah boleh jalan itu dibangun karena dikhawatirkan merusak lingkungan,” ungkap Hadi. (Deni S/RBG)