CILEGON – Penerapan sistem peningkatkan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan perlu dilakukan oleh kalangan usaha dan industri. Hal itu guna memberikan kenyamanan dan jaminan keselamatan bagi kapal asing yang akan sandar dari ancaman terorisme. Demikian diungkapkan oleh Brigjen Pol Herwan Chaidir, Direktur Perlindungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat menjadi pembicara dalam workshop penanggulangan ancaman berisiko tinggi terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, pemberlakuan International Ship dan Port Facility Security (ISPS) Code di Wilayah KSOP Kelas I Banten, di Hotel Royale Krakatau, Rabu (4/2/2015).

“Persoalan terorisme itu tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi semua pihak. Saat ini banyak keahlian yang sudah dimiliki terorisme. Bila keamanan pelabuhan kita belum dibekali dengan kemampuan dan standar keamanan yang baik, hal ini tentu akan menjadi kekhawatiran,” ungkapnya.

Dikatakan, terorisme merupakan ancaman bagi keamanan dan kedamaian, serta menyebabkan ketidakstabilan pada aspek ketertiban masyarakat dan berimplikasi menghambat kemajuan secara fisik dan non-fisik. “Persoalan terorisme itu jadi tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah tapi semua pihak yang terlibat pada potensi adanya ancaman,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dari Kementrian Perhubungan Mauritz Sibarani yang turut hadir dalam kesempatan itu menambahkan, dalam kurun waktu sepuluh tahun penerapan ISPS Code itu di Tanah Air sudah memberikan efek yang cukup positif. Mengingat untuk mengikuti percaturan bisnis internasional, industri pelabuhan juga harus mengikuti aturan keselamatan pelayaran yang menjadi standar internasional. “Karena setiap saat ancaman itu selalu ada. Jadi tingkat kewaspadaan pada terminal yang menangani barang-barang dari luar negeri itu tetap perlu dijaga supaya pelabuhan kita juga bisa didatangi dan memberikan kenyamanan bagi kapal luar negeri,” katanya. (Devi Krisna)