SERANG – Bencana banjir yang terjadi di lima kabupaten kota yang terjadi sejak awal Desember 2020 telah merenggut korban jiwa. Namun Pemprov Banten belum menetapkan status tanggap darurat bencana.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten Nana Suryana mengatakan, hingga saat ini Pemprov Banten belum menetapkan status tanggap darurat bencana dan masih tahap kajian terkait penanganan dan penanggulangan bencana.
“Banjir memang melanda sebagian besar kabupaten kota di Banten namun yang terparah di Kabupaten Lebak,” ujar Nana, Jumat (11/12).
Ia melanjutkan, penetapan status tanggap darurat bencana tingkat provinsi baru bisa dilakukan bila dua daerah sudah menetapkan tanggap darurat bencana tingkat kabupaten kota.
“Hingga saat ini status tanggap darurat bencana baru ditetapkan Pemkab Lebak, sementara Pemkab Pandeglang dan Pemkot Cilegon dan yang lainnya belum,” tuturnya.
Dikatakan Nana, penetapan status tanggap darurat bencana di Kabupaten Lebak sebab tidak hanya terjadi banjir namun juga longsor. Bahkan titik banjir di Kabupaten Lebak lebih hampir di semua kecamatan.
“Banjir di Lebak telah menyebabkan dua warga meninggal dunia, sementara korban longsor diperkirakan 6 orang lantaran saat ini ada beberapa penambang di Kecamatan Cibeber tertimbun longsor,” tuturnya.
Berdasarkan data BPBD Banten, banjir yang melanda Banten telah menyebabkan ratusan rumah warga terendam. Awal Desember lalu tercatat banjir di Kabupaten Lebak paling parah di Kecamatan Cimarga, Banjarsari, Cikulur, Gunung Kencana, dan Cibadak.
Sementara longsor terjadi di Desa Wantisari Kecamatan Cimarga dan Desa Muara Dua Kecamatan Cikulur dan jalan amblas di Kecamatan Leuwidamar. Lebih dari 116 rumah, 1 pondok pesantren, dan jalan raya Rangkasbitung-Leuwidamar amblas setinggi 100 cm tepatnya di Kp Cibeas Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar.
Sementara di Kota Serang banjir paling parah terjadi di Kecamatan Cipocokjaya. Selain merendam kawasan perumahan, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan raya. Selanjutnya banjir di Kota Cilegon terjadi di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Cilegon, Jombang, Cibeber, Ciwandan, Citangkil dan Purwakarta. Lebih dari 1.500 KK terdampak banjir akibat rumahnya terendam air.
Sedangkan di Kabupaten Serang banjir terparah di Kecamatan Padarincang, sementara di Kabupaten Pandeglang ada beberapa kecematan yang terendam banjir.
“Dalam tiga hari terakhir, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang paling rawan banjir dan longsor. Bila semakin parah, tidak menutup kemungkinan Pemkab Pandeglang menetapkan status tanggap darurat bencana seperti Lebak,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku pihaknya telah menerima laporan dari kabupaten/kota terkait bencana banjir dan longsor yang terjad di awal Desember. “Kita sudah rapat evaluasi untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana, termasuk untuk bantuan sosial dan pencegahan dampak bencana yang lebih parah,” ujarnya.
Terkait status tanggap darurat bencana, Gubernur yang akrab disapa WH ini menegaskan, belum bisa memutuskan lantaran penetapan tanggap darurat tingkat provinsi ada aturannya. Salah satunya usulan dari kabupaten kota.
“Sampai saat ini belum ada bupati walikota yang mengusulkan, kita tunggu penetapan tanggap darurat bencana minimal dua kabupaten kota. Sehingga Pemprov bisa menetapkan status KLB (kejadian luar biasa-red),” jelasnya.
WH meminta petugas BPBD provinsi dan kabupaten kota siaga penuh lantaran musim penghujan belum memasuki puncaknya. “Kita sudah antisipasi kerawanan sosial, masalah kesehatan dan sembako kita siapkan untuk membantu warga yang menjadi korban bencana,” pungkas WH. (den/alt)