WH: Rapeda Covid Libatkan Kabupaten/Kota

0
308 views
Gubernur Wahidin Halim (kanan) berbincang dengan Wagub Andika Hazrumy sesaat sebelum dimulainya rapat paripurna DPRD Banten jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda usul Gubernur tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Covid-19.

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menerima saran dari fraksi-fraksi di DPRD Banten, agar pembahasan raperda tentang penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Covid-19 melibatkan pemerintah kabupaten/kota.

Hal itu disampaikan Wahidin saat rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda usul Gubernur tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Covid-19. “Kami sepakat dengan fraksi-fraksi yang mengusulkan dilibatkannya pemkab/pemkot. Jadi pada saat pembahasan pansus, delapan kabupaten/kota dilibatkan,” kata Wahidin dalam pidatonya dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Banten, Kamis (5/11).

Orang nomor satu di Banten ini melanjutkan, peraturan daerah (perda) sebagai produk hukum memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban masyarakat supaya disiplin dan sadar terhadap hukum. Oleh karena itu, perda memiliki kedudukan yang penting dan strategis sebagai dasar hukum dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Banten. “Jadi tidak cukup hanya diatur melalui peraturan Gubernur saja. Butuh perda yang merupakan bagian dari hukum nasional, dan menjadi hierarki peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Gubernur yang akrab disapa WH ini menambahkan, raperda yang diusulkannya ke DPRD telah sesuai dengan azas-azas dan aspek-aspek yang menjadi acuan pembentukan suatu perda, sesuai dengan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Naskah akademik raperda ini telah kami sampaikan ke pimpinan dewan dan Ketua Bapemperda DPRD Banten pada 6 Oktober 2020, melalui surat nomor 188.34/1790-Huk/2020,” bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, WH juga menjawab pemandangan umum Fraksi PKB dan Fraksi PAN yang menilai pencegahan dan penanganan Covid-19 belum perlu diatur melalui perda tapi cukup dengan Pergub. Dikatakan WH, perda ini untuk membangun kemitraan dan kolaborasi seluruh elemen, sehingga semua komponen memiliki bagian untuk mengedukasi dan melawan penyebaran Covid-19 sesuai dengan batas kewenangannya.

“Jadi legal standingnya sudah sangat jelas, makanya dalam raperda ini mengatur juga peran serta masyarakat, baik perorangan maupun kelompok masyarakat sesuai dengan kapasitas masing-masing,” tegasnya.

Kendati dalam raperda diatur sanksi, namun WH memastikan sanksi yang diatur dalam raperda tersebut hanya pidana ringan. “Pemuatan ketentuan pidana yang digunakan dalam perda adalah pendekatan sosial, perda tidak akan refresif, sehingga perlu kita sinergi dengan penegak hukum untuk membentuk pengadilan tindak pidana ringan,” urainya.

Di akhir pidatonya, WH mengatakan bahwa Pemprov Banten telah berupaya seoptimal mungkin, berkoordinasi baik secara vertikal dan horizontal. Melakukan pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat,  untuk bersinergi dan bersama-sama menghentikan penyebaran Covid-19.

“Untuk penanganan bencana lainnya, pada prinsipnya dapat digunakan  Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang telah diatur mengenai bencana non alam. Sedangkan perda ini khusus untuk penanganan Covid-19,” paparnya.

Usai penyampaian jawaban Gubernur, Wakil Ketua DPRD Banten Barhum yang memimpin rapat paripurna mengatakan, raperda tersebut selanjutnya akan dibahas di tingkat pansus DPRD Banten. “Sesuai tata tertib DPRD, selanjutnya raperda ini dibahas oleh pansus. Kami berharap pembahasan raperda sesuai aturan yang berlaku,” ujar Barhum.

Sebelumnya, dua dari sembilan fraksi menyampaikan penolakannya terhadap raperda penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Covid-19. Kedua fraksi itu ialah Fraksi PAN dan Fraksi PKB.

Juru bicara Fraksi PAN DPRD Banten Ishak Sidik mengungkapkan, Fraksi PAN belum memahami urgensi diusulkannya raperda tersebut, sehingga dianggap mendesak dan masuk dalam revisi program legislasi daerah tahun 2020.

“Terus terang kami membutuhkan waktu yang cukup untuk mempelajari aspek-aspek pembentukan raperda ini,” ujarnya.

Ia melanjutkan, upaya pencegahan dan penanganan covid-19 di Provinsi Banten sudah cukup dengan peraturan yang sudah ada. Tinggal bagaimana pelaksanaanya dilapangan.

“Jadi menurut hemat kami, penyelenggaraan pencegahan dan penanganan Covid-19 sudah dapat dilakukan tanpa harus dipayungi dengan perda,” tegas Ishak. (den/air)