Yandri Susanto : Honor Penyuluh Agama Minimal Setara Upah Minimum Provinsi

0
2504
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memberikan sambutan.

SERANG – Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyatakan bahwa pihaknya mendorong pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan para penyuluh agama non ASN.

Yandri mengusulkan agar honor penyuluh agama minimal setara dengan  upah minimum provinsi (UMP). “Penyuluh agama wajib naik honornya, minimal setara UMR provinsi,” kata Yandri pada acara Pembinaan Penyuluh Agama Islam tentang Pengarusutamaan Moderasi Agama dan Wawasan Kebangsaan sekaligus pengukuhan Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Propinsi Banten Periode 2021-2025, Selasa (15/6), di Hotel Le Dian, Kota Serang.

Pernyataan Yandri langsung disambut tepukan tangan para penyuluh yang hadir pada acara tersebut.

Kata Yandri, peningkatan honor penyuluh agama non ASN telah disampaikan pada pembahasan anggaran dengan mitra kerja Komisi VIII beberapa waktu lalu. Salah satunya Kementerian Agama.

Pembinaan Penyuluh Agama Islam tentang Pengarusutamaan Moderasi Agama dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf (Penais Zawa) Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten  dihadiri oleh  Kakanwil Kemenag Banten Nanang Fatchurochman, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten AM. Romly, Kepala Bidang Penais Zawa Ubik Baehaki serta Kepala Kemenag dan Kepala Seksi Pais Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Saat memberikan sambutan, Kakanwil Kemenag Banten Nanang Fatchurochman menyampaikan pentingnya peran penyuluh sebagai garda terdepan dalam rangka memelihara kerukunan, keberagaman dan moderasi beragama sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan peran, kapasitas dan kapabilitas penyuluh dalam memahami konteks kenegaraan, keberagamaan dan wawasan kebangsaan, sehingga terlahirlah para penyuluh yang ramah terhadap negara.

FKPAI merupakan wadah dan sarana komunikasi internal antarpenyuluh agama, baik penyuluh agama ASNmaupun non ASN, dan komunikasi eksternal lintas sektoral.

Ida Farida selaku Ketua Umum FKPAI menjelaskan, FKPAI hadir di setiap KUA se-Provinsi Banten yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan. Antara pemberantasan buta huruf Al Quran, penyuluhan bahaya narkoba, produk halal, dan kerukunan umat beragama. (aas)