Samad Divonis 6,5 Tahun Penjara

SERANG-Mantan Kepala Samsat Malingping Samad divonis enam tahun dan enam bulan (6,5 tahun) penjara di Pengadilan Tipikor Serang, Kamis (28/10). Samad terbukti bersalah menyalahgunakan jabatannya membeli lahan seluas 1.700 meter persegi untuk Kantor Samsat Malingping.

Perbuatan Samad oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang dianggap telah memenuhi unsur dakwaan Pasal 12 huruf i, Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Samad, dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan,” kata Ketua Majelis Hakim Hosiana Mariana Sidabalok.

Samad selaku Sekretaris Tim Pengadaan Lahan Samsat Malingping pada tahun 2018, secara sengaja membeli beli lahan di Jalan Raya Baru Simpang Beyeh, KM 03, Desa Malingping Selatan, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.

Samad membeli lahan milik warga tersebut lantaran mengetahui feasibility study (FS) tahun 2018 dan dokumen perencanaan pengadaan lahan (DPPT) tahun 2019 yang dikeluarkan pihak konsultan. Dalam dua dokumen itu ditentukan lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan kantor Samsat.

Samad kemudian membeli lahan seluas 4.500 meter persegi milik Ade Irawan sebesar Rp450 juta, dan tanah seluas 1.700 meter persegi milik Cicih Suarsih seharga Rp170 juta atau Rp100 ribu per meter persegi.

Namun, dari hasil kajian tim appraisal hanya lahan seluas 1.700 meter persegi yang dianggap layak untuk dijadikan kantor Samsat Malingping. Sementara lahan seluas 4.500 meter persegi dianggap tidak layak dengan alasan kontur tanah dan lain sebagainya.

Pada 2019, tanah yang dibeli Samad dibebaskan oleh Pemprov Banten sebesar Rp500 ribu per meter.

Akibat perbuatan Samad, negara dirugikan negara Rp680 juta. Untuk itu, majelis hakim juga mewajibkan Samad membayar uang pengganti sebesar Rp680 juta subsider dua tahun penjara dan pidana denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

“Jika tidak dibayar setelah putusan inkrah, harta bendanya disita, atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” ujar Hosiana pada sidang yang dihadiri oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejati Banten Subardi, Samad, dan Basuki, pengacara Samad.

Vonis ini lebih ringan enam bulan dari tuntutan JPU. Samad sebelumnya dituntut pidana tujuh tahun penjara. Vonis itu didasarkan atas pertimbangan memberatkan dan meringankan.

Oleh majelis hakim, terdakwa dinilai bersikap sopan selama persidangan sebagai hal meringankan.

Sementara hal memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, merugikan keuangan negara yang berdampak pada pembangunan di Provinsi Banten. “Telah menikmati uang hasil korupsi, dan tidak mengakui perbuatannya,” ucap Hosiana.

Usai pembacaan vonis tersebut, JPU dan Samad menyatakan pikir-pikir. “Pikir-pikir,” kata Samad.

TIDAK BERSALAH

Pada nota pembelaaan sebelumnya, pengacara Samad, Basuki menilai kliennya tidak bersalah dalam perkara tersebut. Dia menilai kliennya bukanlah sosok pemegang kebijakan dalam pengadaan lahan tersebut.

“Pelaksanaan pengadaan lahan, semua tahapan sudah diikuti sesuai dengan aturan yang berlaku, di antaranya tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga penyerahan hasil,” ungkap Basuki pada persidangan yang digelar maraton, kemarin.

Namun, Basuki meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang agar menyeret sosok lain yang dianggap bersalah dalam perkara itu, jika kliennya dinyatakan bersalah.

“Penyimpangan, penyelewengan dan pembiaran. Tidak ada tindak pidana korupsi tersangka tunggal, terkecuali OTT (operasi tangkap tangan-red), ini aneh sekali. Kalau pun ini dianggap benar, harusnya diaudit keseluruhan, tidak hanya jual beli tanahnya," ungkapnya. (rbnn/nda)