Namun, kantor desa tersebut dibangun di atas lahan milik warga. Perbuatan Abudin berdasarkan audit Inspektorat Kabupaten Serang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp199 juta.
Rabu (8/12) lalu, penuntut umum Kejari Serang melimpahkan dua berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Serang.
“Waktu persidangan (untuk Habibullah-red) sudah ditetapkan pada Selasa 21 Desember 2021. Pak Atep Sopandi telah ditunjuk sebagai ketua majelis hakim bersama dua hakim anggota Novalinda Arianti dan Heryanti Hasan,” ungkap Humas PN Serang Uli Permana kepada Radar Banten, Kamis (9/12).
Sementara persidangan untuk perkara Abudin belum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Serang Marliyus. Tetapi, penunjukkan majelis hakim untuk memimpin persidangan tersebut tidak akan memakan waktu lama. (fam/nda)












