DALAM menindaklanjuti UU Nomor 23 Tahun 2014, sejak tahun kemarin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten telah melakukan penyerahan personel guru, tenaga karyawan dan siswa, sarana dan prasarana, penganggaran dan dokumen atau P3D dari kabupaten kota se-Banten.
Untuk penganggaran, Pemprov Banten sudah mengalokasikannya melalui APBD 2017. Anggaran belanja pegawai Pemprov Banten dialokasikan sebesar Rp1,6 triliun, naik tiga kali lipat dibandingkan anggaran belanja pegawai dalam APBD 2016 yang hanya dialokasikan sebesar Rp651 miliar.
RelatedPosts
Penambahan anggaran belanja pegawai tahun 2017 menyesuaikan penambahan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten. Semula hanya berjumlah 4.471 pegawai, kini menjadi 10.601 pegawai atau bertambah 6.130 orang.
Peningkatan belanja jumlah pegawai ini menindaklanjuti pengalihan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, beserta perubahannya. 6.130 ASN dari kabupaten kota ini terdiri atas tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK, pengawas ketenagakerjaan, penyuluh kehutanan, serta pegawai pertambangan.
Sekretaris Dindikbud Banten Ardius Prihantono mengatakan, dengan dilimpahkannya pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, Pemprov telah membentuk kantor cabang dinas di delapan kabupaten kota. Selain itu, Pemprov juga menyiapkan pembentukan unit pelaksana teknis (UPT) di lima lokasi di wilayah kabupaten kota. Sementara, pengelolaannya disesuaikan dengan data pokok pendidikan, baik jumlah guru maupun siswa. “Pembentukan UPT ini untuk memberikan kemudahan pelayanan dalam mengelola pendidikan SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Banten,” katanya.
Ardius melanjutkan, per 1 Januari 2017 gaji ASN Pemprov termasuk 6.130 ASN limpahan dari kabupaten kota se-Banten sudah dicairkan hampir 99 persen.
Berdasarkan data Dindikbud, jumlah SMA/SMK sebanyak 1.206 sekolah, 15.119 guru, 3.279 pegawai dan 358.818 siswa. “Jumlah guru ASN sebanyak 6.130, hanya 102 guru yang berkasnya belum klir dan saat ini masih divalidasi BKN. Yang lainnya sudah diberikan SK dari BKN,” ungkapnya.
Terkait tunjangan kinerja (tukin), Ardius memastikan guru SMA/SMK yang ASN akan mendapatkan tukin sama dengan ASN di Pemprov. Disesuaikan dengan golongannya masing-masing. “Intinya ASN limpahan dari kabupaten kota ini sudah menjadi ASN Pemprov,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Dindikbud Banten Engkos Kosasih Samanhudi mengatakan, penyerahan personel guru, tenaga karyawan, siswa, sarana, prasarana, penganggaran, dan dokumen atau P3D tepat waktu dan tidak ada hambatan yang berarti. “Semuanya sudah rampung dan sudah kami dilaporkan ke Pak Sekda,” katanya.
Terkait personel guru dan tenaga karyawan yang sudah dilimpahkan kini menjadi kewenangan Pemprov, sementara untuk sarana prasarana seperti aset tanah, peralatan dan gedung nanti pencatatannya diserahkan, tapi gedung dan sekolahnya siswa tetap di kabupaten kota. Hanya pengelolaan dan pencatatannya yang berpindah ke provinsi.
Yang masih jadi pembahasan, lanjut Engkos, terkait guru honorer yang jumlahnya lebih dari 14 ribu. Sebab, mereka pun harus disiapkan anggarannya. Dindikbud sudah membahasnya bersama kepala sekolah SMA/SMK se-Banten terkait nasib guru honorer. Adapun untuk guru yang berstatus ASN. Sebagian besar sudah ada SK dari BKN sebagai ASN Pemprov Banten.
Engkos menegaskan, kepala sekolah, guru dan pegawai lainnya tidak perlu khawatir terkait rotasi dan mutasi sejak pengelolaan SMA/SMK dilimpahkan ke provinsi.
“Hal itu terlalu kecil, kita sebaiknya fokus pada hal utama membenahi dunia pendidikan di Banten. Saya perlu luruskan, amanat UU 23 itu pelimpahan bukan pengambialihan paksa. Jadi, bahasanya harus kita samakan,” tegasnya.
“Kabupaten kota tenang saja, prinsipnya provinsi akan melanjutkan program yang sudah baik dan akan membenahi program yang kurang baik,” sambung Engkos.
Menurut Engkos, UU 23 Tahun 2014 dibentuk untuk membatasi ruang pemerintah kabupaten kota dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS). Semangatnya agar pengelolaan dana BOS lebih efektif dan tepat sasaran.
Dengan pelimpahan kewenangan ke provinsi, pemerataan pendidikan menengah lebih mudah dilakukan. Bahkan bukan tidak mungkin program sekolah gratis 12 tahun bisa terwujud di semua kabupaten dan kota se-Banten. (ADVERTORIAL/DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN)
