SERANG – Sebanyak 70 kendaraan dinas (randis) milik Pemprov Banten akan dilelang. Penawaran lelang bagi randis roda empat dan roda dua itu dibuka hingga 1 Agustus dengan sistem satuan maupun paket.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, pelaksanaan lelang non eksekusi wajib barang milik daerah (BMD) itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 024.2/Kep.206-Huk/2019. SK tertanggal 28 Mei 2019. “Jumlahnya 70 unit,” ujar Dwi, Minggu (28/7).
Dwi menguraikan, 70 unit randis itu terdiri dari 24 randis roda empat dilelang satuan dengan nilai limit terbesar Rp21 juta untuk Toyota jenis mobil penumpang (mopen). Sementara terendah senilai Rp3,77 juta untuk Toyoya Kijang tipe KF80.
Berikutnya, ada enam unit randis roda empat yang dijual secara paket dengan nilai limit senilai Rp23,29 juta. Adapun randis dalam sistem paket itu terdiri dari sejumlah jenis kendaraan mulai dari mopen hingga pikap.
Kata dia, tahun pembuatan semua randis roda empat yang dilelang satuan maupun paket yakni dari 2001 hingga 2005. Disebutkan, ada dua jaminan untuk ikut lelang yaitu Rp1,8 juta sampai Rp10,5 juta untuk yang satuan dan Rp11,6 juta untuk yang paket.
Dwi mengatakan, selain roda empat, randis roda dua juga termasuk yang dilelang. Enam unit dilelang dengan sistem satuan dengan nilai limit terbesar Rp1,2 juta untuk jenis Honda Win. Sementara terendah senilai Rp291.000 untuk merek Suzuki tipe TS 125. “Sisanya, sebanyak 34 unit randis roda dua dilelang dengan sistem paket yang memiliki nilai limit Rp15,9 juta,” ungkapnya.
Ia menguraikan, untuk randis roda dua satuan, uang jaminan terkecil Rp145.500 dan tertinggi Rp600.000. Sedangkan yang sistem paket sebesar Rp7,96 juta.
Sementara itu, untuk kondisi surat kendaraan baik surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) maupun buku pemiliki kendaraan bermotor (BPKB) bervariatif. Ada yang dilengkapi STNK saja tanpa BPKB dan sebaliknya. Namun, ada juga yang tak lengkap keduanya.
Kepala Seksi Pemanfaatan Aset BPKAD Provinsi Banten Rahmat Pujiatmiko mengatakan, untuk proses lelang, Pemprov menggunakan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang. Pelaksanaan lelang non eksekusi wajib itu digelar melalui internet dengan menggunakan aplikasi lelang.
Kata dia, bagi masyarakat yang berminat mengikuti lelang diharuskan membuat akun dan mengunggah KTP-el, NPWP, dan nomor rekening bank di www.lelang.go.id. “Bagi peminat yang kesulitan membuat akun akan dibantu petugas di pusat informasi lelang BPKAD,” terangnya.
Penawaran dibuka hingga 1 Agustus dengan batas akhir hingga pukul 09.59 WIB. Sedangkan pengumuman pemenang dilakukan pada 1 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB. (Rostinah/RBG)











