RANGKASBITUNG – Sejumlah anggota DPRD Lebak meminta Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Banten dan Satpol PP Kabupaten Lebak untuk segera menutup galian tanah di Kecamatan Cikulur. Soalnya, selain tidak berizin, kegiatan usaha itu juga dirasakan telah mengganggu aktivitas masyarakat yang menyebabkan jalan raya menjadi kotor dan licin.
Wakil Ketua DPRD Lebak Mas Yogi Rochmat menegaskan, semua aktivitas pertambangan yang tidak mengantongi izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten harus ditutup.
Kegiatan usaha itu, lanjutnya, jangan sampai dibiarkan beroperasi, karena berpotensi merusak lingkungan dan mengganggu ketertiban umum. Apalagi telah terbukti, aktivitas galian tanah dan angkutan tanah di Kecamatan Cikulur telah mengganggu masyarakat dan pengguna jalan.
“Pemkab Lebak tidak punya kewenangan untuk menutup aktivitas tambang, karena sudah menjadi tanggung jawab Pemprov Banten. Pemkab Lebak hanya bisa melaporkan adanya aktivitas galian tidak berizin tersebut untuk dilakukan penindakan,” kata Yogi kepada Radar Banten, kemarin.
Politikus Partai Golkar ini berharap, lingkungan di Lebak tidak rusak oleh kegiatan usaha galian tanah atau aktivitas pertambangan ilegal. Pengusaha yang melakukan kegiatan tanpa izin harus segera ditindak dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum. “Kalau kegiatan itu terus dibiarkan, maka masyarakat yang akan dirugikan,” tandas Yogi.
Menurutnya, ke depan Pemprov Banten harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Lebak. Setiap instansi terkait harus bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan di areal tambang. Apabila ada pengusaha tambang yang melakukan pelanggaran, maka harus diberikan sanksi tegas.
“Saya menilai, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan kurang maksimal. Karena itu, pengusaha yang melakukan pelanggaran jarang sekali yang menerima sanksi. Seperti proses pengangkutan pasir basah dan overtonase yang kerap melakukan pelanggaran,” tegasnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lebak Zaenal Faozi mendukung sikap pimpinan DPRD Lebak yang meminta Dinas Satpol PP Banten dan Lebak menutup galian tanah atau tambang pasir tidak berizin di Lebak. Kegiatan tambang tanpa izin diyakini akan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
Menurutnya, wajar apabila masyarakat Cikulur dan pengguna jalan di daerah itu mengeluhkan aktivitas angkutan tanah yang mengotori jalan raya.
“Galian tanah yang enggak ada izinnya tidak boleh dibiarkan. Harus segera ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat,” katanya.
Dihubungi melalui telepon selulernya, Camat Cikulur Habib Abdillah menyatakan, sudah melayangkan surat panggilan kepada tujuh pengusaha galian tanah di Kecamatan Cikulur. Rencananya, kata dia, pertemuan akan dilaksanakan di kantor kecamatan pada Kamis (8/8) mendatang.
“Iya, surat panggilan udah kita sampaikan kepada tujuh pengusaha galian tanah. Kita minta mereka kooperatif,” harapnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah warga Kecamatan Cikulur mengeluhkan keberadaan galian tanah di daerahnya, karena telah mengakibatkan akitivas warga terganggu. (tur/zis)
