LEBAK – Rapat Paripurna Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 dihujani interupsi dan aksi walkout (WO) dari anggota Fraksi Gerindra. Anggota Fraksi Gerindra kecewa, karena dalam RAPBD 2020 ada anggaran pembelian tiga mobil dinas untuk pimpinan dewan dan kenaikan anggaran kunjungan kerja yang signifikan.
Padahal, RAPBD 2020 sejak awal telah mengalami defisit hingga Rp150 miliar lebih. Pengadaan mobil dinas dan penambahan anggaran kunjungan kerja Dewan dinilai tidak relevan di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit.
Anggota Fraksi Gerindra Lebak M Agil Zulfikar menyatakan, aksi WO yang dilakukan Fraksi Gerindra terkait dengan penolakan pengadaan tiga mobil dinas untuk pimpinan Dewan. Untuk itu, dia meminta kepada teman-teman di Dewan untuk membahas kembali RAPBD 2020 sebelum disahkan di forum rapat paripurna.
“Tidak hanya pengadaan mobil dinas, kami juga menyoroti terkait dengan kenaikan anggaran kunjungan kerja. Namun, volumenya berapa saya kurang tahu, karena saya bukan di Badan Anggaran,” kata Agil Zulfikar kepada wartawan, Kamis (21/11).
Terkait aksi WO dan hujan interupsi di forum Rapat Paripurna DPRD Lebak, Wakil Bupati Ade Sumardi menyatakan, dinamika yang berkembang di DPRD Lebak merupakan hal yang biasa. Apalagi, masing-masing partai politik memiliki pandangan terhadap RAPBD 2020. Jadi, sebagai kepanjangan tangan partai politik dan masyarakat, mereka memang harus bersuara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Tadi kan alasannya soal mobil dinas. Tapi setelah dilihat lagi dokumen anggarannya, tidak ada sama sekali pembahasan mengenai pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Lebak,” terangnya. (Mastur)
