PANDEGLANG – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digulirkan Pemerintah Pusat rawan dibarengi dengan pungutan liar (pungli). Soalnya, dalam program pembuatan sertifikat tanah itu, masyarakat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp150 ribu per bidang tanah.

Untuk mencegah adanya perbuatan melanggar hukum, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang dan Polres Pandeglang berjanji akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Menurut Bupati Irna Narulita, PTSL merupakan program unggulan Pemerintah Pusat dalam memudahkan pelayanan administrasi masyarakat, karena pembiayaannya dibantu Pemerintah Pusat. Akan tetapi, kata dia, masyarakat juga dibebankan biaya Rp150 ribu untuk proses administrasi. “Masyarakat hanya mengeluarkan biaya 150 ribu rupiah untuk biaya pendokumentasian, patok, materai, dan operasional. Jangan sampai terjadi pungutan lebih dari yang sudah ditetapkan, karena akan menjadi masalah dikemudian hari,” katanya di acara pengambilan sumpah tim ajudikasi dan satuan tugas PTSL tahun 2020, di gedung Pendopo Kabupaten Pandeglang, Selasa (14/1).

Irna menerangkan, pada tahun ini Pemkab Pandeglang mendapatkan jatah program PTSL sebanyak 91.000 untuk Pengukuran Bidang Tanah (PBT), dan 58.000 bidang sertifikat tanah yang harus diterbitkan.”Perlu kita pahami program ini sangat strategis karena muaranya jadi sumber ekonomi bagi masyarakat, sangat disayangkan jika program ini tidak dimanfaatkan dengan baik,” katanya.

Irna berharap, dengan adanya petugas ajudikasi itu, bisa menyelesaikan persoalan sengketa lahan khususnya mengenai persoalan kepemilikan surat resmi atas tanah. “Tim ajudikasi ini bisa menjadi penengah apabila terjadi sengketa di masyarakat atas kepemilikan lahan. Kasus ini bisa saja terjadi, untuk itu tim ajudikasi harus bisa memediasi sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Negara (BPN) Banten Andi Tenri Abeng memastikan, biaya untuk mengurus sertifikat tanah dari program PTSL paling besar Rp150 ribu. Uang itu, kata dia, diberikan kepada pegawai PTSL atas dasar persetujuan antara pemilik tanah dan petugas untuk mengurus kelengkapan administrasi. “Uang itu maksimal Rp150 ribu enggak boleh lebih dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak,”katanya.

Andi memastikan semua petugas BPN dan PTSL dilarang menerima uang dari masyarakat diluar kesepakatan bersama. Soalnya, kata dia, petugas tersebut telah dibekali biaya transportasi dan lainnya oleh negara. “Petugas kita sudah diberi bekal untuk turun ke lapangan untuk mengurus semuanya. Intinya, kita ingin agar Pandeglang ini menjadi daerah percontohan di Banten dalam hal pembuatan sertifikat tanah,” katanya.

Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Hermanto mengingatkan kepada para petugas PTSL agar bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Tujuannya kata dia, agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam mendapatkan program tersebut. “Kalau dulu bekerja itu apa adanya, kalau sekarang ada apanya. Nah, kita jangan sampai membuat kesalahan dalam bekerja, karena bisa menjadi persoalan besar,”katanya.

Sedangkan, Kepala Kejari Pandeglang Nina Kartini menyarankan, agar program Pemerintah Pusat tersebut dilakukan dengan baik, agar masyarakat terbantu. Apabila ada hal yang melanggar aturan, kata dia, akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

Nina mengingatkan kepada semua pihak agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum, karena bisa mengganggu terlaksananya program tersebut. “Kita tidak boleh main-main mulai dari RT, RW, kades, dan pemerintah kecamatan. Karena dulu mereka itu selalu bermain tanah, tidak boleh kong kalingkong, tidak boleh main-main,” katanya. (dib/zis)