SERANG – Seiring programnya terhenti, aset Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Kabupaten Serang tersebar di setiap kecamatan terbengkelai. Aset milik pemerintah pusat itu tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Serang Abdul Wahid kepada Radar Banten di kediamannya, Komplek RS Pemda, Cipocokjaya, Kota Serang, Rabu (27/1). “Aset KUD yang tersebar di tiap kecamatan terbengkalai setelah programnya berhenti, berupa pergudangan dan aset lainnya,” ungkap Wahid.
RelatedPosts
Dijelaskan Wahid, KUD merupakan program pemerintah pusat jaman orde baru. Katanya, banyak bangunan kantor KUD hampir di setiap kecamatan. “Nah, baru-baru ini ramai soal asetnya karena terbengkalai,” jelas mantan Staf Ahli Bupati tersebut.
Diungkapkan Wahid, pihaknya banyak menerima pengajuan hibah aset KUD dari masyarakat. Namun, Wahid mengaku, tidak berani mengambil keputusan karena aset tersebut milik pemerintah pusat. “Pengurus KUD yang dulu ada yang meminta dihibahkan dan diperjualbelikan,” katanya.
Oleh karena itu, Wahid berjanji, pihaknya akan berkirim surat kepada pemerintah pusat mengenai aset tersebut, agar ada kejelasan sehingga aset bisa dimanfaatkan dengan baik. “Kita koordinasi dulu dengan pusat, baiknya seperti apa,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Suja’i A Sayuti mengaku, pihaknya pernah mendengar keluhan masyarakat terkait aset KUD yang terbengkelai. Ia juga mengaku pernah menelusurinya. Namun, diakui Suja’i, pihaknya kesulitan karena tidak ada data riil mengenai aset tersebut. “Kalau benar ada aset di setiap kecamatan dan data aset tersebut ada, kami berharap secepatnya ditelusuri dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” harapnya.
Sekalipun aset itu milik pemerintah pusat, menurut Suja’i, seharusnya data aset-aset tersebut bisa ditemukan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemkab Serang berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai persoalan tersebut. “Kalau datanya ada, kami siap membatu di lapangan mencari aset-aset itu. Saya rasa pusat juga mendukung ketika aset diamankan pemda untuk kemaslahatan masyarakat setempat,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, jika status aset KUD sudah jelas, bisa dipinjam pakai untuk masyarakat. Salah satunya untuk memasarkan produk UMKM di masing-masing kecamatan. “Di masing-masing kecamatan biasanya punya potensi masing-masing disesuaikan dengan potensi daerah tersebut,” tandasnya. (jek/zai)
