PANDEGLANG – Hari ini (29/1), sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Pandeglang tahun 2020, digelar Mahkamah Konstitusi (MK).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang memastikan akan menghadirinya, dan siap menghadapi gugatan yang dilayangkan pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Thoni Fathoni Mukon – Miftahul Tamamy.
RelatedPosts
Menurut Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Ahmad Suja’i, sidang PHP akan digelar Jumat (29/1) pagi, sekira pukul 08.00 WIB. “Sesuai surat panggilang MK besok untuk sidang pendahuluan jam delapan pagi dan kita akan hadiri. Akan kami dengar, catat apa yang menjadi pokok permohonan dan menyiapkan jawaban bersama dokumen alat bukti,” kata Suja,I kepada Radar Banten melalui sambungan telepon, kemarin.
Suja’i mengatakan, lembaganya diberikan batas waktu hingga minggu kedua Februari untuk menyampaikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan termohon dalam dugaan perkara Pilkada Pandeglang.
“Kami mempersiapkan diri untuk hadir sesuai jadwal. Kami sebagai termohon diberikan waktu sampai 11 Februari dan menyampaikan jawaban sebagai termohon. Dan akan kami jawab sesuai dalil yang disampaikan termohon,” katanya.
Suja’i mengaku, setiap pokok permohonan gugatan yang diajukan termohon akan dijawab sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan dengan melampirkan dokumen terkait.
“Di dokumen permohonan yang teregister di antaranya kaitan dengan persoalan adanya tidak profesional KPU dalam perekrutan PPK. Intinya akan kami jawab, adapun hal lain di luar jangkauan kami, akan kami sampaikan semaksimal mungkin,” katanya.
Suja’i menegaskan, lembaganya tidak membela salah satu pihak di pilkada Pandeglang, melainkan mempertahankan atas hasil pemilihan karena telah berbadan hukum dan sesuai dengan kondisi di lapangan. “Kami tidak membela siapapun, tetapi KPU mempertahankan produk hukum atau surat keputusan yang sudah kami keluarkan terkait penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara,” katanya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang Ade Mulyadi mengatakan, pihaknya telah memproses semua aduan dan temuan yang terjadi pada saat pelaksanaan pilkada Pandeglang.
“Sudah diproses aduan yang disampaikan baik laporan dan temuan yang kita terima. Kalau laporan dan temuan selama tahapan yang masuk ke Bawaslu sudah terselesaikan, dan kita proses semuanya. Lebih dari 20 untuk laporan dan temuan, kan ada yang memenuhi unsur teregister ada juga yang enggak teregister sesuai dengan ketentuan,” katanya. (dib/zis)
