SERANG – Gagasan pelaksanaan program Kampung Binaan ditindaklanjuti serius oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Rencana persiapan membangun kampung binaan itu pun mulai dimatangkan oleh korps Adhyaksa.
Hal itu terungkap dalam kunjungan balasan Direktur Radar Banten dan Banten TV Mashudi didampingi Pemimpin Redaksi Radar Banten Delfion Saputra ke Kantor Kejati Banten, kemarin (28/1).
RelatedPosts
Rombongan Radar Banten ini disambut langsung oleh Kajati Banten Asep Nana Mulyana.
Gagasan membangun Kampung Binaan itu diketahui muncul saat Kajati Banten beserta rombongan berkunjung ke Graha Pena Radar Banten, Jalan Kolonel Tb Suwandi, Lontarbaru, Kota Serang, Senin (18/1) lalu.
Saat itu, Asep menginginkan kehadiran institusi yang dipimpinnya dirasakan oleh masyarakat Banten. Untuk itu, Kejati harus turut andil dalam menumbuhkembangkan perekonomian di daerah. Sehingga, Asep berkomitmen mendukung rencana kerja sama program bersama Radar Banten Group terkait pendampingan dana desa dan mengembangkan produk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).
Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, rencananya dipilih menjadi kampung binaan. Sebab, desa yang terdiri dari lima RW itu sebagian besar dikenal berprofesi sebagai perajin sapu. “Persoalan utama perajin adalah terkait pemasaran dan permodalan,” ungkap Direktur Radar Banten dan Banten TV Mashudi saat memulai diskusi.
Untuk bahan baku, sambung Mashudi, perajin sejauh ini tidak mengalami kesulitan. Bahan baku itu diperoleh dari Kecamatan Gunungsari, Ciomas, serta Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. “Untuk produksi, maksimal satu keluarga bisa menghasilkan 50 ikat sapu,” kata Mashudi.
Namun, diakui Mashudi, kreativitas perajin untuk membuat beberapa jenis sapu harus ditingkatkan. “Jadi, nanti mereka bisa membuat berbagai jenis sapu,” katanya.
Terkait pemasaran hasil produksi sapu, kajati mengaku akan mendorong perkantoran di Serang membelinya. “Itu bisa dimulai dari kejati,” kata Asep yang didampingi oleh Asisten Pembinaan (Asbin) Kejati Banten Joko Yuhono.
Namun, sambung Asep, bantuan pemasaran tersebut hanya bersifat instan. Dibutuhkan formulasi lain agar pemasaran hasil produksi sapu tersebut berkelanjutan. “Harus dilihat antara produksi dan kebutuhan pasar. Karena sapu beli langsung habis pakai. Butuh berbulan-bulan, baru beli lagi,” jelas Asep.
Untuk itu, Asep mengusulkan agar masyarakat dibekali keterampilan atau usaha lain agar memiliki sumber penghasilan lain. “Misalnya, bisa menanam sayuran hidroponik. Sehingga, masyarakat memiliki penghasilan lain. Karena pembeli sapu kan bukan untuk sekali pakai habis, bisa berbulan-bulan,” jelas Asep.
Dia meminta agar dilakukan pemetaan potensi lain yang ada di desa tersebut untuk kemudian dapat dikembangkan. “Ada saluran air atau tidak?, kalau ada, nanti masyarakat bisa budidaya ikan,” kata pria asal Tasikmalaya, Jabar itu. (nda/air)
