SERANG-Tiga partai besar yang menguasai kursi parlemen menyatakan setuju bahwa pilkada serentak digelar pada 2024. Ketiga partai itu adalah PDIP, Gerindra, dan Partai Golkar.
Selain tiga partai besar itu, sikap serupa juga ditunjukkan PKB, PPP, dan PAN. Sehingga dapat dipastikan partai-partai lain yang menginginkan pilkada serentak 2022 seperti Demokrat, PKS, dan NasDem akan kandas.
RelatedPosts
Partai Golkar sebelumnya mendukung pilkada serentak dilaksanakan pada 2022. Namun, sikap Golkar berubah setelah Presiden Jokowi mengumpulkan mantan jubir TKN-nya.
Ketua Bappilu Golkar Maman Abdurahman, yakin para kepala daerah yang habis masa jabatan tahun 2022 dan 2023 tidak mempermasalahkan bila pilkada ditarik ke 2024. Maman menyebut, UU Pemilu yang berlaku saat ini disahkan tahun 2016 sehingga tidak terkait dengan kepentingan politik kepala daerah yang habis masa jabatan 2022/2023.
“Para kepala daerah yang akan berakhir di tahun 2022 dan 2023 saya meyakini mereka semua menyadari kok bahwa tidak akan ada lagi pemilihan di tahun 2022 dan 2023 karena UU Pemilu disahkan tahun 2016,” kata Maman.
Begitupun Gerindra, sepakat pilkada digelar serentak pada 2024 sesuai dengan UU Pemilu tahun 2017. Gerindra sebelumnya belum menentukan sikap.
“Partai Gerindra merasa konsistensi dalam menyelenggarakan pemilihan umum pada pola demokrasi yang berkualitas haruslah menjadi komitmen bersama. Gerindra berpikir agar UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi landasan pemilu di 2019 sebaiknya tetap dipertahankan,” ujar Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani melalui keterangan tertulis, Minggu (31/1/2021).
Begitupun dengan PDIP yang menilai bahwa persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undangnya. Oleh sebab itu, PDIP ingin Pilkada 2024 tetap digelar.
“Atas dasar hal tersebut sebaiknya pilkada serentak tetap diadakan pada 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah,” ujar Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Dengan demikian, Pilgub Banten juga dapat dipastikan digelar pada 2024, meski masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Wahidin Halim-Andika Hazrumy habis pada 2022.
Dihubungi terpisah, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Banten Masudi mengatakan, dalam regulasi yang masih berlaku saat ini, masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022 dan 2023, maka pelaksanaan pilkadanya pada 2024.
“Dalam UU Pemilu sebelum diusulkan untuk direvisi, memang pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan. Semuanya diundur ke pilkada serentak 2024. Tapi kami masih menunggu bagaimana ketentuan di UU Pemilu hasil revisi,” katanya.
Hingga akhir Januari 2021, lanjut Masudi, KPU RI belum memberikan arahan apa pun terhadap usulan pilkada dilaksanakan 2022 dan 2023.
“Belum ada arahan apa pun dari pusat, termasuk persoalan Pilgub Banten. KPU Banten menunggu ketentuan terbaru, sebab dalam draf RUU Pemilu diusulkan pilkada dilaksanakan 2022,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan, hingga ada ketentuan terbaru, KPU Banten tidak akan mengambil keputusan terkait pelaksanaan pilkada. “Memang sempat ramai isu pilkada serentak digelar 2022, tapi sampai saat ini belum ada penyusunan tahapan Pilgub Banten, karena belum ada payung hukumnya,” pungkasnya.
TERBELAH
Menyikapi RUU Pemilu yang sedang direvisi, partai peraih kursi di DPRD Banten juga terbelah sikapnya. PDIP dan Gerindra setuju pilkada serentak dilaksanakan 2024, sementara Demokrat dan NasDem mendukung pilkada serentak dipercepat 2022.
Menurut Sekjen DPD Gerindra Banten Andra Soni, pro dan kontra revisi UU Pemilu muncul lantaran revisi ini akan berpengaruh pada pencabutan sejumlah UU terkait kepemiluan.
“Kami di daerah mengikuti dan mencermati perkembangan yang ada. Di mana pembahasan RUU tersebut ada di wilayah DPR RI,” kata Andra kepada Radar Banten akhir pekan lalu.
Ia menegaskan, Gerindra sudah mengambil sikap tegas terkait pilkada serentak 2024 tidak dipercepat ke 2022 sesuai UU 7/2017 tentang Pemilu. “Sekjen DPP Gerindra telah menyampaikan sikap partai bahwa pilkada serentak tahun 2024 sesuai UU Pemilu. Kami pengurus Gerindra Banten mengikuti keputusan DPP,” tegasnya.
Terkait pro dan kontra, Andra mengaku semua pengurus partai di daerah mengacu pada keputusan DPP masing-masing. “Revisi UU Pemilu masih rancangan, kalau ada perbedaan pendapat wajar sebagai bentuk komunikasi politik di tingkat pusat. Jadi Gerindra Banten tinggal ikutin keputusan DPP sebab RUU ini dibahas di DPR RI,” pungkas Andra yang saat ini menjabat Ketua DPRD Banten.
Senada, Ketua Bappilu DPD PDIP Banten Muhlis menegaskan, partainya mendukung pilkada serentak digelar 2024. Menurutnya, UU Pemilu yang berkaitan dengan pilkada serentak tidak perlu direvisi. “DPP PDIP sudah jelas mendukung pilkada serentak tetap digelar di 2024, sehingga pemerintah pusat dan daerah tetap fokus menangani pandemi Covid-19,” katanya.
Sebab bila dipaksakan dilaksanakan pilkada serentak 2022, maka tahapan pilkadanya dimulai tahun 2021. Ini jelas menggganggu fokus pemda menangani pandemi, sementara pilkada butuh anggaran yang tidak sedikit. “Prinsipnya pilkada serentak digelar 2024 sesuai amanah UU Pemilu. Amanah ini belum dilaksanakan masa sudah direvisi,” bebernya.
Kendati begitu, Muhlis menghormati sikap partai politik yang berbeda dengan PDIP. “Perbedaan sikap itu hal biasa, namanya juga dunia politik pasti ada dinamikanya,” ungkapnya.
Muhlis yang juga menjabat Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten ini melanjutkan, saat ini revisi UU Pemilu masih digodok DPR RI, lantaran masuk dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.
“Revisi UU Pemilu diusulkan Komisi II DPR RI ke Badan Legislasi (Baleg) dengan alasan bahwa terjadi tumpang tindih pasal dalam UU Pemilu dan UU Pilkada. Oleh karenanya, Komisi II memutuskan agar pelaksanaan Pemilu dan Pilkada diatur dalam satu undang-undang,” bebernya.
Sedangkan Ketua DPD Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah tidak banyak menanggapi soal rencana diundurnya Pilgub menjadi tahun 2024. “Masih menunggu informasi final dari DPP Golkar,” ujar Tatu singkat melalui pesan Whatsapp semalam.
Ketua DPW PAN Banten Syafrudin mengaku, tidak mempermasalahkan terkait keputusan pemerintah mengundurkan pilkada serentak ke tahun 2024. “Bagi kami tidak masalah. Kalau ini menjadi keputusan pusat, daerah harus mengikuti,” katanya.
Syafrudin mengatakan, PAN Banten saat ini fokus mengonsolidasikan kekuatan internal untuk mencapai target yang ditetapkan saat rapat kerja pengurus. “Ada jeda kita untuk memaksimalkan semua potensi, termasuk konsolidasi internal partai, dan menjajaki koalisi,” terangnya.
MENOLAK
Berbeda dengan PDIP dan Gerindra, Partai Demokrat dan NasDem justru mendukung revisi UU Pemilu memperceoat pelaksanaan pilkada serentak 2024 dilaksanakan di 2022.
Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya dengan tegas menolak pilkada serentak 2024. Hal itu sesuai dengan hasil evaluasi Pileg dan Pilpres 2019 yang mengakibatkan penyelenggara pemilu meninggal dunia.
“Kalau Demokrat sejak awal menolak, karena mengevaluasi pilpres dan pileg kemarin saja banyak petugas PPK/PPS meninggal. Apalagi kalau serentak semua (Pileg, Pilpres, dan Pilkada-red),” kata Iti Octavia Jayabaya.
Menurutnya, Undang-Undang Pemilu harus dievaluasi. Dia sepakat, pilkada tetap dilaksanakan pada 2022 dan 2023. Sehingga penyelenggara pemilu tidak terbebani pekerjaan yang lebih berat lagi. Jika dipaksakan, Iti khawatir banyak penyelenggara pemilu bertumbangan.
“Semoga, pengambil kebijakan di pusat bijak dalam mengambil keputusan. Karena, pasca-pemilu 2019 lalu, semua sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu di Indonesia,” ungkap perempuan yang menjabat Bupati Kabupaten Lebak ini.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPW NasDem Banten Furtasan Ali Yusuf. Ia mengatakan, draf renvisi UU yang memuat ketentuan pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan 2022 dan 2023 rasional, sehingga pemilu serentak nasional bisa dilaksanakan 2027.
“Kami mendukung sikap DPP NasDem agar pilkada serentak digelar 2022 bukan 2024. Sikap NasDem ini untuk membantu Presiden Jokowi agar kualitas demokrasi semakin meningkat, dengan tetap menggelar pilkada 2022 dan 2023 dan meletakkan landasan demokrasi yang kuat setelah Presiden Jokowi lengser 2024, dan keserentakan bagi NasDem baru akan di mulai tahun 2027,” katanya.
Ia menambahkan, bila pilkada dipaksakan digelar di 2024 bersamaan dengan pemilu, dikhawatirkan penyelenggara belum siap. (den-tur-jek-fdr/alt)
