SERANG – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Serang sampai saat ini belum bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021. Itu berdampak pada sejumlah kebutuhan operasional yang harus ditanggung menggunakan dana talangan.
Informasi yang dihimpun Radar Banten, belum bisa digunakannya APBD 2021 lantaran peralihan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, dari Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (Simral) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kebijakan itu keputusan pemerintah pusat yang harus diberlakukan di semua pemerintahan, termasuk pemerintah daerah tahun ini. Namun, sistem belum juga digunakan karena masih proses pemantapan. Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Toto Mujiarto mengaku, pihaknya sudah melaksanakan kegiatan meski APBD 2021 belum bisa digunakan. “APBD kita belum bisa gunakan karena SIPD-nya belum bisa digunakan. Tapi, kalau kegiatan operasional seperti pengangkutan sampah terus kita lakukan setiap hari,” ungkap Toto kepada Radar Banten melalui sambungan telepon seluler, Minggu (7/2).
RelatedPosts
Untuk membiayai kegiatan operasional, kata Toto, pihaknya terpaksa menggunakan dana talangan. Hal itu dipicu pengangkutan sampah tidak boleh terhenti meskipun belum ada anggaran. “Kita pakai dana talangan dari kita-kita saja. Satu bulan itu operasional bensin saja Rp90 juta untuk 53 armada (truk pengangkut sampah-red),” ungkapnya. Toto berharap, biaya operasional pengangkutan sampah dikecualikan oleh pemerintah daerah tanpa harus menunggu SIPD siap digunakan. “Karena kita kesulitan kalau harus menggunakan dana talangan terus. Apalagi kan ini persoalan sampah. Kalau armada tidak beroperasi lebih bahaya lagi,” harapnya.
Menanggapi kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Imam Gozali mengatakan, SIPD yang belum rampung membuat penganggaran di pemerintahan terhambat. “Tenaga honorer juga belum digaji, karena belum ada regulasi yang tepat untuk penganggaran,” keluhnya.
Oleh karena itu, Imam mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan SIPD agar anggaran bisa cepat digunakan, sehingga OPD tidak lagi mengandalkan dana talangan dan menjalankan program kerjanya. “Infonya memang masih proses di provinsi,” tandasnya. (jek/zai)
