Administrasi kependudukan (Adminduk) merupakan hal yang penting. Lantaran akan menjadi dasar dari pelayanan dasar. Adminduk memberikan perlindungan hukum dan hak sipil bagi seluruh penduduk.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina mengatakan, dengan memiliki dokumen kependudukan, maka ada perlindungan hukum. “Penduduk akan tercatat. Memperoleh Adminduk juga mudah, cepat, dan gratis apabila diurus sendiri,” ujar Nina.
Adminduk memberikan dampak yang banyak. Saat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, maka Adminduk menjadi dasar dari pelayanan dasar itu sendiri. Misalnya saja ketika ada bantuan sosial dari Dinas Sosial, maka bantuan itu akan diberikan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Nina mengatakan, Provinsi Banten menjadi wilayah wajib Adminduk. “Masyarakat harus sadar, statusnya terlaporkan. Kalau tidak, pemerintah akan hadir dengan menjemput bola,” tuturnya.
Kata dia, penduduk itu dinamis. Di hari yang sama ada yang lahir, meninggal dunia, dewasa, pindah dan datang, serta menikah. Makanya, data Adminduk juga dinamis.
Dari jumlah penduduk Banten sekira 11,7 juta jiwa, wajib KTP elektronik sebanyak 8.370.223 jiwa. Pemerintah kabupaten/kota di Banten sejauh ini gencar untuk mengejar perekaman. Berdasarkan data per semester I tahun ini, capaian perekaman KTP-el mencapai 8.508.640 jiwa atau 100 persen lebih. “Kepentingannya menjadi dasar dari pelayanan dasar,” tegas Nina. (*)
