JAKARTA, RADARBANTEN.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi meluncurkan program E-Learning ASN Berintegritas secara nasional sebagai upaya memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi Indonesia.
Peluncuran program tersebut digelar di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (17/6/2026), dan dihadiri sejumlah kepala daerah, kementerian, serta lembaga yang sebelumnya menjadi peserta program percontohan.
Sebelum diluncurkan secara nasional, program ini telah diuji coba pada 12 lembaga, yakni Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Digital, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Bandung, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Ketua KPK RI Setyo Budiyanto mengatakan program tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat integritas aparatur negara di seluruh Indonesia.
“Ini momentum bagi kita semua untuk memperkuat integritas. Dulu integritas tidak ada sekolahnya, sekarang kita sudah punya,” kata Setyo.
Menurutnya, integritas ASN memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Saat ini jumlah ASN di Indonesia mencapai lebih dari 6,7 juta orang yang setiap hari berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui berbagai layanan publik.
“Masyarakat mempersepsikan negara melalui pelayanan ASN yang mereka temui setiap hari, baik di kantor pelayanan, ruang kelas, puskesmas, rumah sakit maupun dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardhiana, menjelaskan bahwa E-Learning ASN Berintegritas merupakan transformasi pendidikan antikorupsi yang dirancang lebih adaptif dan mudah diakses.
“Program ini untuk memperkuat kapasitas integritas ASN secara luas,” kata Wawan.
Ia menambahkan, materi pembelajaran difokuskan pada kemampuan ASN dalam mengenali praktik korupsi, mengambil keputusan secara etis, serta menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam tugas sehari-hari.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, Rini Widyantini, menegaskan bahwa integritas ASN tidak dapat dibangun secara instan, melainkan harus terus dilatih dan diterapkan secara konsisten.
“Kepercayaan publik tumbuh dari ribuan pelayanan dan kebijakan yang dilakukan setiap hari,” kata Rini.
Menurutnya, peluncuran E-Learning ASN Berintegritas bukan sekadar menghadirkan platform digital baru, melainkan menjadi fondasi moral dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional.
“Hari ini kita tidak meluncurkan platform atau beban digital baru, tapi peletakan fondasi moral birokrasi,” ujarnya.
Editor: Abdul Rozak
