MERAK – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon bersama Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) dan Satpol PP Kota Cilegon mendatangi PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Jumat (5/2/2016) sore kemarin.
Kedatangan itu dalam rangka untuk melayangkan surat larangan penyerahan pekerjaan pengoperasian tiket elektronik kepada operator, PT Mata Pensil Globalindo (MPG), karena adanya persoalan terkait dengan tenaga kepegawaian. “Kita dari awal sudah menegur, karena ASDP tidak menyiapkan dokumen wajib lapor pegawai, pengaturan jam kerja, dan lain-lain makanya kami mengambil tindakan hari ini. ASDP ini juga belum memiliki alur pekerjaan penunjang dan pokok, yang telah ditetapkan asosiasi,” ujar Rachmatullah, Penyidik Ketenagakerjaan Disnaker Cilegon.
Ia menguraikan, hubungan aktivitas kerjasama MPG dan PT ASDP bertentangan dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 64 tentang tata cara perizinan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Juga Permenaker nomor 19 tahun 2012 tentang Outsourcing.
Larangan penyerahan pekerjaan itu dipastikan akan menganggu operasional tiket elektronik di Pelabuhan Merak. Namun, karena adanya prakiraan lonjakan penumpang dalam rangka libur panjang Imlek, kata dia, pihak ASDP pun meminta toleransi waktu larangan yang semula akan diberlakukan terhitung hari ini. “Kita kasih toleransi sampai dengan tanggal 10 Februari, setelah Imlek. Berikutnya kita akan ambil tindakan tegas,” katanya.
Sementara itu General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Tommy Kaunang mengaku kaget dengan adanya kedatangan tim gabungan tersebut. “Kami baru mengetahui adanya kewajiban-kewajiban yang belum kami penuhi. Makanya, kami meminta kebijakan kepada Disnaker karena akan ada momen libur Imlek ini,” ujarnya.
Lebih jauh dirinya membantah tudingan bila pihaknya dianggap telah lalai dalam membangun kerjasama dan pengawasan ketenagakerjaan dengan MPG. Ia beralasan, selama ini pihaknya hanya bekerjasama kaitan dengan sistem elekteronik tiket saja dengan MPG, dan tidak mengetahui persoalan lain terkait dengan ketenagakerjaan. “ASDP dengan Mata Pensil (MPG) ini hanya bekerjasama KSO kaitan dengan sistemnya, yang memang ada SDM di dalamnya. Tapi SDM itu bukan tanggung jawab ASDP. Nah mungkin itu yang belum mereka (MPG) penuhi dengan pemerintah daerah Cilegon. Tadinya kami pikir Mata Pensil ini sudah melakukan hal itu,” jelasnya. (Devi Krisna)
