SERANG – Mantan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Kota Serang Toha Sobirin dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang, Selasa (23/2). Pada sidang yang berlangsung dari pukul 19.30 hingga 20.00 WIB itu, tuntutan yang sama juga diberikan kepada Direktur CV Viefar Mediatama M Nurdin Afrizal.
“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan penjara masing-masing kepada terdakwa Toha Sobirin dan terdakwa M Nurdin Afrizal,” tegas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Serang Subardi di hadapan majelis hakim yang diketuai Jasden Purba. Dua terdakwa korupsi pada proyek pengadaan alat olahraga permainan dan bela diri seniliai Rp2,1 miliar tahun 2013 itu dinyatakan terbukti melanggar dakwaan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Toha Sobirin yang sekarang Staf Ahli Walikota Serang dan M Nurdin Afrizal juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan. Khusus untuk Direktur CV Viefar Mediatama, JPU menambahkan tuntutan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp681 juta subsider sembilan bulan penjara. Pertimbangannya, perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi sebagai hal memberatkan. “Hal meringankan, terdakwa bersikap jujur, bersikap sopan dalam persidangan, dan memiliki tanggungan keluarga,” kata Subardi.
JPU hanya membacakan pokok-pokok materi tuntutannya saja. Namun diketahui, pada Oktober 2013, Toha Sobirin memerintahkan Nasir dan Heruna Jaya untuk melakukan survei harga barang yang berstandar dan mencari informasi mengenai spesifikasi peralatan olahraga permainan dan bela diri ke Kemenpora di Jakarta. Toha Sobirin juga memerintahkan Andi Heriyanto untuk segera melaksanakan lelang dan meminta supaya CV Veifar Mediatama diperhatikan sebagai pemenang.
Perbuatan Toha Sobirin memerintahkan Andi secara langsung agar memenangkan CV Viefar Mediatama tanpa proses pelelangan yang benar itu telah bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (RBG)
