SERANG – Praktik pungutan liar (pungli) di dunia pendidikan masih rawan terjadi. Hal tersebut dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten Bambang Poerwanto Sumo saat ditemui di kantornya, Jumat (11/11).
Ia mengatakan, pungli di dunia pendidikan masih rawan terjadi karena masih banyak pungutan biaya kepada wali murid. Biasanya, ungkap Bambang, pungutan dilakukan melalui komite sekolah. Modus pungli tersebut jenisnya beragam mulai dari investasi membangun ruang kelas, peralatan sekolah, pengadaan buku, hingga seragam sekolah.
RelatedPosts
Ia mengungkapkan, pada tahun lalu pihaknya pernah menangani kasus pungli di salah satu sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) di Kota Serang. “Jadi, waktu itu murid asal Kota Serang gratis, tapi di luar Kota Serang dipungut biaya. Kita suruh kembalikan uangnya” katanya.
Adapun pada tahun ini, pihaknya pernah mendapatkan laporan pungli di Kota Tangerang Selatan. Namun, setelah diproses pihak sekolah membantah dengan alasan pungutan biaya tersebut sebagai bantuan dari wali murid. “Walaupun ada kesepakatan, tetap saja dikategorikan pungli, wali murid itu kan takut kalau tidak membayar. Sumbangan dengan pungutan itu berbeda,” ujarnya.
Pihaknya juga menyesalkan komite sekolah yang selalu digunakan sebagai wadah untuk memungut biaya dari wali murid. Padahal, menurutnya, komite sekolah tersebut berfungsi sebagai pemberi pembinaan, nasihat, dan saran kepada sekolah-sekolah. “Komite sekolah kan harus bisa mencarikan dana kegiatan sekolah dari luar. Tapi, hal itu juga jangan sampai membebani wali murid, apalagi sampai meminta pungutan liar,” imbuhnya.
Untuk mengantisipasi terjadinya pungli di dunia pendidikan, pihaknya mengaku telah mengawasi proses penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah. “Ini yang rawan, kami juga mengimbau kepada sekolah-sekolah untuk tidak melakukan pungutan-pungutan atas nama komite sekolah,” pungkasnya.
Sementara itu, akademisi IAIN SMH Banten Suadi Saad mengatakan, praktik pungli di dunia pendidikan memang masih banyak terjadi. Hal tersebut disebabkan karena ketamakan material dari sejumlah oknum.
Menurutnya, bentuk pungli tersebut dapat terjadi dengan cara beberapa hal. Di antaranya, kegiatan pendidikan yang melakukan pungutan biaya dari wali murid hingga biaya pendidikan lainnya yang padahal sudah digratiskan. Ia mengaku sering mendapatkan keluhan dari beberapa warga yang mendapatkan kejanggalan biaya dari pihak sekolah. “Tapi, ya wali murid tidak berani melaporkan hal tersebut kepada yang berwenang,” kata Wakil Rektor IAIN SMH Banten ini saat dihubungi melalui telepon seluler, Minggu (13/11).
Ia pun tak memungkiri bahwa praktik pungli tersebut juga sering terjadi di perguruan tinggi. Menurutnya, banyak oknum yang melakukan praktik tersebut untuk membantu masuk perguruan tinggi ternama. Menurutnya, pemerintah seharusnya kembali mengeksistensikan lembaga-lembaga yang berfungsi untuk memberantas praktik pungli tersebut seperti Ombudsman dan Saber Pungli. Selain itu, wawasan masyarakat juga sangat minim untuk pengaduan jika terjadinya kejanggalan tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Lili Mutawali mengatakan, sesuai anjuran Walikota Serang pada SMA/SMK harus gratis. Namun, Dindik memberikan kelonggaran kepada sekolah, kalau ada musyawarah orangtua murid dan diikuti lebih dari tiga per empat jumlah bisa ditoleransi. “Kami selalu memberikan informasi kepada para kepala sekolah tolong indahkan aturan dan anjuran Walikota,” kata Lili.
Selain itu, lanjut Lili, pihaknya tidak segan memberikan imbauan dan teguran, baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak sekolah agar tidak mengambil pungutan dari orangtua murid. “Kami akan senang bila ada masyarakat yang melaporkan kepada kami bila terjadi pungutan di luar ketentuan,” katanya. (Rozak-Fauzan D/Radar Banten)
