JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah menyiapkan strategi pelatihan guru untuk implementasi Kurikulum 2013 tahun ini. Rencananya pelatihan dilakukan secara berjenjang mulai Februari depan.
Pada pelatihan guru tahun ini, Kemendikbud menjalankan sistem baru. Mereka tidak lagi menentukan klasifikasi guru inti, seperti pada pelatihan tahun lalu. Sehingga otomatis 1.500 orang guru inti yang dicetak pada pelatihan 2013 akan di-grounded alias tidak dipakai.
“Statusnya memang tidak dipakai. Tetapi untuk sementara saja tidak dipakainya,” tutur Wamendikbud Bidang Pendidikan Musliar Kasim di kampus Universitas
Terbuka (UT) kemarin.
Musliar menjelaskan, status grounded itu bukan berarti kualitas guru inti jelek. Mantan rektor Universitas Andalas itu bahkan menyebut, rekrutmen guru inti tahun lalu cukup ketat. Misalnya harus memiliki prestasi tertentu.
Musliar menjelaskan tidak dilibatkannya guru inti dalam pelatihan guru tahun ini murni dari sistem kepelatihan yang berubah.
Dia mengatakan tahun ini Kemendikbud meringkas jenjang pelatihan guru. Yang sebelumnya terdiri dari instruktur nasional (IN), guru inti (GI), dan guru sasaran (GS), sekarang dikepras tinggal IN dan GS saja. Musliar menjelaskan rencananya akan ada 33 ribu orang yang akan dilatih untuk menjadi IN. Kemudian para IN itu akan melatih 1,4 juta orang GS.
“Nah dari 1,4 juta guru sasaran itu nanti
akan diambil dengan jumlah tertentu, untuk menjadi guru inti dan bergabung dengan guru inti yang sudah ada sebelumnya,” katanya. penggabungan GI itu akan dipakai dalam pelatihan berikutnya.
Musliar menegaskan tidak dilibatkannya GI dalam pelatihan guru untuk implementasi kurikulum baru itu bukan karena kualitas. Meskipun ada sejumlah laporan yang menyebutkan banyak GI yang tidak kompeten melatih, Kemendikbud tetap mempertahankannya.
Sementara itu mendekati pergantian kabinet sekitar Oktober mendatang, Mendikbud Mohammad Nuh menjamin Kurikulum 2013 tetap berjalan langgeng. Diantara jaminan anggaran pada APBN 2015 nanti. “APBN 2015 nanti yang menyusun masih pemerintahan sekarang (KIB Jilid II, red),” jelas Nuh.
Jaminan berikutnya adalah implementasi kurikulum
baru itu akan dilandasi dengan peraturan pemerintah. Nuh mengatakan landasan itu lebih kuat jika dibandingkan dengan peraturan atau keputusan menteri. Sedangkan jika dibuat landasan undang-undang, Nuh mengatakan mustahil. (JPNN)
