Sejarah mencari seorang pemimpin di Indonesia dimulai dengan sebuah proses pemilihan, untuk konteks “Tanah Jawara” Proses Pilgub Banten 2017 telah selesai, Banten telah memiliki pemimpin baru yang tentunya juga menjadi pengharapan baru bagi masyarakat yang ada diwilayah tersebut.
Wahidin Halim – Andika Hazrumy resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (12/5/2017).
RelatedPosts
Pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pilkada serentak 2017 tersebut, berlangsung di Istana Negara bersamaan dengan pelantikan Gubernur Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat, Bangka Belitung dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
Sebelum para pemimpin dipilih oleh masyarakat, berbagai janji yang dilontarkan pada saat melakukan kampanye, tentunya menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menentukan pilihan tidak hanya sekedar berharap pada sebuah harapan melainkan menunggu timbal balik dari apa yang sudah disampaikan pada saat kampanye yang disebut Janji Kampanye.
Harapan besar masyarakat Banten tersandar di bahu Wahidin Halim – Andika Hazrumy. Tangan dingin Wahidin Halim benar-benar dinantikan hasilnya, bukan saja oleh warga Banten, tetapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia yang merindukan model kepemimpinan merakyat yang mengutamakan kerja dan hasil nyata.
Sebagai pemimpin baru, akan menjadi teladan dan panutan bagi masyarakat luas serta kekuatan bagi daerah untuk membangunan daerah menjadi daerah yang di dambakan oleh masyarakatnya.
Seorang pemimpin sejati bukanlah pemimpin yang piawai dalam menjual tampang dan kekayaan, tetapi pemimpin sejati adalah mereka yang siap berdarah-darah serta bahu membahu dalam membenahi sistem birokrasi yang sudah telanjur rusak dalam pertarungan untuk membela kepentingan rakyat.
Seorang pemimpin hadir bukan sebagai simbol eksistensi dari sekelompok masyarakat tetapi pemimpin menjadi segalanya bagi seluruh elemen masyarakat yang ada.
Sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mampu menjiwai segala aspek kehidupan dan sebagai sosok untuk menggantungkan harapan dalam pemenuhan hak-hak warga.
Sebenarnya mudah saja bagi warga Banten untuk menilai kinerja gubernur mereka yang baru, lihat saja apakah Banten dalam 2-3 tahun ke depan akan terbebas dari masalah infrastruktur, kemiskinan dan pengangguran, karena ketiga hal tersebutlah yang selama ini memang menjadi beban utama warga dan kota Banten. Dalam literatur ilmu manajemen, ada banyak metode yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja pemimpin dan organisasi, salah satunya Maclom Baldrige.
Penulis berasumsi, Banten masih rendah dalam prinsip keadilan dalam tata kelola Pemprov Banten. Ini diartikan bahwa komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap persoalan pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan cenderung rendah.
Sementara, prinsip transparansi rendah diakibatkan masih adanya kekakuan atau ketertutupan pemerintah dalam menyampaikan dokumen-dokumen terutama yang berkaitan dengan keuangan. Masalah transparansi masih ada kekakuan terhadap dokumen yang berkaitan dengan keuangan.
Menurut saya, kalau memang akuntabel, kenapa mesti takut untuk disampaikan. Karena, hal ini sangat berdampak pada penurunan tata kelola pemerintahan yang baik.
Persoalan tidak berhenti sampai di situ. Kondisi kesejahteraan di Banten ternyata juga memprihatinkan, terutama angka kemiskinan di Banten. Kenyataan-kenyataan tersebut jelas mengkhawatirkan. Dan itulah yang sesungguhnya merupakan pekerjaan rumah terbesar bagi mereka yang nanti menakhodai Banten.
Ada satu anekdot yang sangat relevan untuk hal ini “we can not manage what we can not measure”artinya kita tidak dapat mengelola sesuatu yang tidak dapat kita ukur.
Jadilah Gubernur Rakyat!
Menurut penulis, kenapa hari ini harus menjadi titik balik bagi masyarakat Banten?
Nah, titik balik inilah dari maksud dan makna dari Jadilah Gubernur Rakyat! adalah:
Pertama, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus fokus dalam penanganan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih harus terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan meminimalisir kesenjangan ekonomi. Pekerjaan rumahnya adalah menyelesaikan proyek-proyek pembangunan jalan, terutama yang menjadi ranah provinsi.
Apalagi, Banten juga dipilih menjadi lokasi pembangunan proyek nasional antara lain ruas jalan tol Serang-Panimbang, proyek pembangunan Bandara Udara Panimbang , proyek pembangunan kawasan industri prioritas/kawasan KEK Tanjung Lesung. Tak hanya itu, proyek percepatan pembangunan infrastruktur juga akan mendukung keberadaan kota baru Maja juga digadang-gadang mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi antara wilayah utara dan selatan. Selain itu, proyek pembangunan sarana prasarana kereta api dalam kota yakni kereta api ekspres Soekarno Hatta-Soedirman, pembangunan terminal LPG Banten kapasitas 1 juta ton/tahun, energi asal sampah di Tangerang, dan Waduk Karian.
Kedua, Kesenjangan dan ketimpangan yang amat mencolok di Banten menjadi pertaruhan besar seberapa jauh komitmen pemimpin terpilih. Pilkada kali ini adalah pertaruhan besar bagi demokrasi. Karena itu, hanya ada satu kata: pilkada harus mampu membawa Banten lebih baik. Seperti kita ketahui, persoalan terakhir dan ini yang paling utama serta terkait langsung dengan persoalan Banten, adalah soal kesenjangan yang tampak telanjang. Indeks pembangunan manusia atau IPM (human development index/HDI) Banten yang tergambar melalui komponen pendidikan, ekonomi, dan kesehatan memang harus dipacu untuk “belari”.
Parameter yang merupakan indikator modal manusia dalam mencapai kualitas hidup lebih baik tersebut di Banten ternyata jelas menunjukkan kesenjangan dan dipenuhi paradoks.
Sebagai salah satu provinsi yang berada dekat dengan ibukota, Provinsi Banten termasuk dalam kategori provinsi yang memiliki kesenjangan atau ketimpangan yang cukup tinggi. Bahkan, Provinsi Banten masuk dalam posisi ketiga dalam indeks kesenjangan se-Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan lebih cepat terjadi di wilayah Banten bagian utara yang didominasi perkotaan. Sementara, wilayah Banten bagian lainnya terutama selatan masih cukup jauh tertinggal. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemprov Banten dalam membenahi dan menghilangkan ketimpangan tersebut. Artinya, ada keterpusatan terhadap masyarakat tertentu antara perkotaan dengan pedesaan. Perkembangan di perkotaan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan wilayah pedesaan.
Keberadaan Provinsi Banten yang dekat dengan ibukota negara yakni Jakarta, tolak ukur perbandingan kemajuan daerah akan dilihat dari daerah sekitar Banten terutama DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sehingga, wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan lebih cepat memperlihatkan kemajuan karena berdekatan dengan DKI Jakarta dibandingkan dengan wilayah pedesaan seperti Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Perkembangan pun dapat dilihat dari kesenjangan antara wilayah industri dengan wilayah non industri. Wilayah industri cenderung lebih cepat maju dengan kepadatan penduduk yang didominasi kaum urban. Kota Cilegon memang menjadi kawasan industri, tapi perkembangannya tidak merata. Begitupun dengan Kabupaten Serang dan Kota Serang.
Sekali lagi, Bandul pendulum kebijakan Pemprov Banten harus dicondongkan ke arah perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang diproduksi pun harus bersinggungan langsung dengan kondisi riil masyarakat. Tajamnya tingkat kesenjangan di Banten serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran harus menjadi bobot utama dari setiap nisbah neraca pembangunan yang dilahirkan pemimpin hasil pilkada.
Saya memiliki keyakinan, provinsi Banten dan pemimpin barunya mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.
Sebuah pengharapan kemajuan Banten pasti datang, semuanya waktu yang akan menjawabnya.
Jadilah Gubernur Rakyat!
