CILEGON – PT Indoferro memberikan batas waktu pengambilan pesangon hingga tanggal 22 September 2017. Pihak Indoferro menyebut tidak akan melayani pengambilan pesangon lagi setelah batas waktu tersebut hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (incracht).
Hal itu tertulis di selembaran kertas yang dipasang di pintu gerbang PT Indoferro yang di bawahnya tertandangani oleh Direktur PT Indoferro, David Cornelius.
Manajemen Indoferro mengimbau agar yang belum mengambil pesangon dapat memanfaatkan kesempatan terakhir ini dengan baik dan mendaftarkan diri segera sesuai petunjuk yang diberikan. Pendaftaran terakhir Rabu 20 September 2017. Pengambilan pesangon tidak dapat diwakilkan dan diharapkan membawa KTP asli atau fotocopy.
Ketua FSPKEP DPC Kota Cilegon, yang juga Ketua PUK PT Indoferro, Hadi Santoso membenarkan surat edaran tersebut. Ia mengaku tidak gentar menanggapi hal tersebut. “Kita tetap tidak goyang. Menurut kami yang membuktikan pesangon hangus itu harus berdasarkan undang-undang. Jika demikian, itu bisa bentuk intimidasi, karena keputusan itu harus ada dasarnya,” katanya, saat ditemui di tenda perjuangan yang didirikan oleh FSPKEP DPC Cilegon di depan PT Indoferro, Senin (18/9).
Dijelaskannya, ia dan ratusan rekan-rekan lainnya belum mau mengambil pesangon tersebut lantaran tidak sesuai dengan Undang-Undang Pasal 50 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Karena pihak Indoferro memberikan pesangon berdasarkan surat pengangkatan, tidak berdasarkan masa kerja. Sedangkan undang-undang tersebut menjelaskan bahwa masa kerja dihitung sejak adanya perjanjian kerja dengan pihak perusahaan,” ucapnya.
Ia mengaku akan legowo dan berlapangdada mengambil pesangon tersebut jika sudah sesuai berdasarkan masa kerja. “Kita siap jika seperti itu. Kita minta ada itikad baik dari perusahaan, duduk bareng. Tanggal 20 nanti kita akan tripartit kedua dengan pihak Disnaker dan perusahaan,” tuturnya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)
