JAKARTA – TNI akan memeringati HUT ke-72, Kamis (5/10) ini di Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon. Pengamat militer Al Araf menilai ada beberapa catatan yang harus menjadi perhatian TNI untuk menuntaskan reformasi yang sedang mereka lakukan.
Di antaranya, peradilan militer dan membangun tentara yang benar-benar profesional. ’’Tentara yang profesional itu tidak berpolitik dan tidak berbisnis,’’ jelasnya, Rabu (4/10) malam, dilansir JPNN.com.
Untuk mewujudkan tentara yang profesional, ada empat hal yang wajib dipenuhi negara. Yaitu, persenjataan yang modern, peningkatan kesejahteraan prajurit, program latihan yang lebih baik, dan pendidikan yang baik bagi para prajurit.
Pekerjaan rumah dalam modernisasi alutsista adalah transparansi pengadaan. ’’Masih terdapat skandal-skandal dalam modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan),’’ lanjut Al Araf.
Soal kesejahteraan prajurit, negara harus benar-benar memperhatikan. Sebab, hal tersebut sangat krusial bagi para prajurit. Termasuk fasilitas bagi para prajurit seperti barak, jaminan kesehatan, dan pendidikan.
Mengenai pelatihan, negara harus berani mengeluarkan anggaran besar untuk meningkatkan kualitas latihan para prajurit lebih dari yang ada saat ini.
Begitu pula mengenai pendidikan akademis para prajurit, negara harus mempersiapkannya dengan baik sehingga militer tidak hanya andal secara fisik.
Yang juga tidak kalah penting, ke depan TNI harus mengubah sudut pandang ancaman, dari dalam menjadi luar. Al Araf menyebutnya sebagai outward looking.
Banyak persoalan keamanan yang perlu menjadi concern TNI. Misalnya, perbatasan antarnegara, konflik di kawasan seperti Laut Tiongkok Selatan, hingga pengiriman pasukan perdamaian dan kerja sama dengan militer negara lain.
Misalnya, yang saat ini berlangsung, presiden concern mengurus wilayah maritim. Seharusnya, visi militer juga mengikuti dengan memperkuat keamanan maritim.
’’Dalam konteks ini, yang harus diperkuat adalah TNI-AL dan AU tanpa melupakan Angkatan Darat,’’ tutur pria yang juga direktur Imparsial itu.
TNI-AL dan TNI-AU harus diberi porsi lebih besar untuk mendukung visi maritim presiden.
Dalam konteks negara demokrasi, Al Araf mendorong agar presiden lebih berani memosisikan diri sebagai pemimpin tertinggi militer. ’’Presiden harus berani mengoreksi kalau ada kekeliruan yang dilakukan panglima TNI,’’ tutur Al Araf. (jun/far/lum/tau/byu/c5/ang/JPNN)
