SERANG – Pimpinan DPRD Banten merespons cepat permintaan Gubernur Wahidin Halim yang meminta DPRD untuk memanggil jajaran Direksi PT Banten Global Development (BGD).
Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengungkapkan, sejak tahun lalu pihaknya sudah mengingatkan PT BGD untuk meningkatkan kinerjanya sehingga perusahaan pelat merah milik Pemprov Banten ini dapat mempertanggungjawabkan penyertaan modal yang diberikan Pemprov setiap tahun. “Secepatnya akan kita panggil. Nanti kita bahas di rapat pimpinan. Terkait teknisnya, nanti saya minta Komisi III yang menyiapkannya,” kata Asep kepada Radar Banten, kemarin.
Ia menambahkan, DPRD memaklumi kekecewaan Gubernur terhadap kinerja BGD. Puncaknya, Gubernur pun mengusulkan ke Dewan untuk membentuk BUMD baru, yakni PT Agrobisnis yang fokus mengelola urusan pertanian. “Pembenahan BGD sebenarnya sudah dilakukan Pemprov mulai dari perombakan jajaran direksi hingga pergantian dewan komisaris. Namun, hingga saat ini PT BGD belum juga bisa diandalkan. Jangankan mendapatkan untung, tapi tiap tahun justru masih rugi,” ungkap Asep.
Pemanggilan terhadap jajaran Direksi PT BGD, lanjut Asep, juga untuk membangun sinergi PT BGD dengan DPRD Banten. Selama ini menurut Asep, BGD tidak pernah melibatkan DPRD Banten. “Seperti yang disampaikan Gubernur, pembenahan PT BGD harus dilakukan bersama-sama. Prinsipnya, Dewan pun menginginkan PT BGD menjadi perusahaan yang sehat dan bisa diandalkan pemerintah daerah,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Banten Ali Zamroni mengungkapkan, keberadaan PT BGD selama ini hanya menimbulkan masalah yang tidak berkesudahan, padahal ratusan miliar rupiah uang Pemprov telah dikucurkan untuk operasional BGD. “Saya setuju untuk secepatnya memanggil PT BGD, tapi hari ini (kemarin-red) kami belum membahasnya di tingkat pimpinan,” ujarnya.
Ali menambahkan, pihaknya menyerahkan kepada ketua Dewan terkait pemanggilan PT BGD. “Komisi III kita dorong untuk segera mengagendakannya karena lebih cepat lebih baik. Sebab, saat ini raperda pembentukan PT Agrobisnis sedang dalam pembahasan di Dewan,” ungkap Ali.
Saat dikonfirmasi, anggota Komisi III DPRD Banten Budi Prayogo mengaku, pihaknya dalam waktu dekat akan segera membahas teknis pemanggilan PT BGD. “Saat ini kami belum membahasnya di Komisi III, kami akan bahas dulu di internal, baru melayangkan surat panggilan agar PT BGD menghadiri rapat koordinasi dengan Komisi III,” katanya.
Secara umum, Komisi III sangat mendukung usulan gubernur. Menurutnya, PT BGD tetap harus diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait permasalahan internalnya sehingga Komisi III bisa memberikan masukan. “Bagaimana pun, PT BGD harus kita benahi bersama-sama,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Operasional dan Keuangan PT BGD Ahmad Fatoni mengaku, jajaran direksi yang baru sepengetahuannya sudah tiga kali melaporkan kepada gubernur terkait kondisi perusahaan. “Kami belum genap satu tahun mengelola BGD, tapi kami sudah tiga kali mendapatkan arahan langsung dari Pak Gubernur,” kata Fatoni.
Terkait permintaan Gubernur agar Dewan memanggil jajaran Direksi PT BGD, pihaknya siap mengikuti keinginan Gubernur. “Kami telah berupaya seoptimal mungkin membenahi perusahaan, kami siap mempertanggungjawabkan apa saja yang sedang kami kerjakan,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim secara terbuka meminta DPRD Banten untuk segera memanggil PT BGD ke Dewan. “Saya minta DPRD Banten mengundang direksi BGD. Kalau perlu, Gubernur juga dihadirkan. Nanti kita bisa berbicara banyak, badan ini kegemukan sehingga bisa kita sehatkan bersama-sama,” kata WH saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Banten, Selasa (30/1). (Deni S/RBG)
