Gubernur Minta Data Peserta BPJS Kesehatan Divalidasi
SERANG-Pemprov Banten terus berupaya menjalankan program kesehatan gratis untuk masyarakat Banten yang tidak terkover BPJS Kesehatan. Untuk merealisasikan program tersebut, tahun ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diminta melakukan validasi dan memastikan data jumlah peserta BPJS di Banten yang berstatus aktif.
RelatedPosts
Permintaan itu disampaikan Gubernur Wahidin Halim saat rapat bersama dengan BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII (Banten, Kalimantan Barat, dan Lampung) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (31/5).
Kepala Divisi Regional XIII BPJS Kesehatan Fahrurozi mengaku sependapat untuk melakukan verifikasi dan validasi data lebih spesifik mengenai kepesertaan BPJS, baik yang penerima bantuan iuran (PBI) melalui APBN maupun APBD maupun non-PBI.Terkait program kesehatan gratis yang dicanangkan Pemprov Banten, pihaknya berjanji akan mempelajari kemungkinan terbaik yang bisa dilakukan.
“Saya memahami bahwa yang melakukan verifikasi dan validasi masyarakat miskin itu Dinsos, tetapi harus dipastikan agar tidak ada yang ketinggalan. Kalau saya melihat, tren saat ini mulai bagus, kalau bisa diintegrasikan dengan berbagai pola, semoga bisa lebih mudah,” ungkapnya.
Fahrurozi menyampaikan, BPJS sebagai badan penyelenggara tidak bisa keluar dari regulasi yang ada dan jenis kepesertaan BPJS hanya dibagi dua, yakni PBI dan non-PBI. Untuk yang non-PBI ditindaklanjuti melalui badan usaha yang pegawainya tidak didaftarkan atau datanya tidak sesuai dan ada juga peserta yang mandiri. Namun, pola yang dikelola BPJS dalam sisi jaminannya atau melalui premi.
“Memang saat ini belum ada pola lain, misal ada rencana daerah membayarkan hanya ketika sakit saja, dirawat saja, itu belum ada. Kalau dulu Askes memang ada, tapi dengan regulasi yang ada sekarang harus dengan jaminan. Kalau pola ini diterapkan, jangan sampai ada dobel akun atau dobel pembiayaan, selain dibiayai BPJS, juga dibayarkan Pemda, dibiayai lagi ketika pasien dirawat inap. Kalau semacam itu, saya belum tahu dan harus saya pelajari dulu,” jelasnya.
Gubernur Wahidin Halim mengatakan, validasi data harus dilakukan agar tepat sasaran sehingga bantuan yang diberikan pemerintah bisa dirasakan masyarakat. Dengan skema mengganti klaim yang dikeluarkan BPJS untuk masyarakat di luar peserta BPJS. Ini juga akan meringankan beban BPJS karena pemerintah akan mendorong agar masyarakat menjadi peserta BPJS,” tegasnya. (den/alt/ira)
