PANDEGLANG – Pelayaran di Indonesia dihantui gelombang tinggi hingga Agustus nanti. Kecelakaan kapal akibat gelombang tinggi sudah terjadi perairan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, dan di Jember pada Kamis lalu (19/7). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan meminta masyarakat untuk waspada.
Kabag Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko menjelaskan adanya gelombang tinggi di laut Banten dan selatan Pulau Jawa. Menurutnya, Juli sampai Agustus merupakan puncak musim kemarau. “Puncak musim kemarau ditandai dengan adanya aliran masa udara dingin dari Australia,’’ katanya saat dihubungi, Jumat (20/7).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, aliran masa udara dari Australia menyebabkan hembusan angin yang relatif cukup kencang. Kecepatannya sekira 15 knot (27 km/jam) bahkan sampai 20 knot (36 km/jam). Kecepatan angin yang bisa mencapai 20 knot itu menciptakan gelombang laut signifikan. “Dengan ketinggian gelombang lebih dari dua meter,’’ jelasnya.
Hary menuturkan, kecepatan angin dan tinggi gelombang itu bisa juga lebih menjadi-jadi. Seperti jika kondisi itu dibarengi dengan adanya pembentukan dan pertumbuhan awan Cb (kumulonimbus). Dari peta satelit BMKG tergambar bahwa gelombang laut mulai dari sisi barat Pulau Sumatra hingga sepanjang Pulau Jawa bervariasi antara dua meter sampai empat meter.
BMKG juga membuat pengumuman waspada gelombang tinggi yang berpotensi terjadi pada 19-21 Juli. Gelombang setinggi 2,5 meter hingga empat meter berpotensi terjadi di 11 perairan. Seperti perairan selatan Banten, perairan Bengkulu sampai Lampung, Samudera Hindia bagian barat Sumatra, dan Selat Sunda bagian selatan. Kemudian di perairan Subang dan perairan selatan Jawa hingga Sumbawa.
Dengan tinggi gelombang yang bisa mencapai empat meter, BMKG mengimbau masyarakat dan kapal-kapal, terutama perahu nelayan dan kapal berukuran kecil, supaya tidak memaksakan diri melaut. Kemudian diimbau untuk tetap waspada dan siaga dalam melakukan aktivitas pelayaran. “Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan informasi cuaca dan gelombang dari BMKG,’’ pungkas Hary.
Sementara itu, dua nelayan Binuangeun, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, yang hilang di perairan Cikeusik hingga kemarin belum ditemukan. Tim Search And Rescue (SAR) gabungan terkendala ombak tinggi dalam melakukan pencarian dengan menggunakan rubber boat Basarnas.
Informasi yang dihimpun Radar Banten, pencarian terhadap nelayan Binuangeun yang hilang setelah perahu yang ditumpanginya dihantam ombak dibagi menjadi tiga tim. Tim pertama melakukan pencarian dengan menggunakan rubber boat Basarnas tidak bisa dilakukan karena ombak mencapai tiga meter. Tim kedua melakukan penyisiran di tepi pantai Binuangeun ke arah barat sepanjang lima kilometer, sedangkan tim ketiga menyisir tepi pantai ke arah timur. Namun, hasil penyisiran kedua tim SAR dibantu masyarakat masih nihil hingga pukul 17.30 WIB kemarin.
Tim SAR gabungan dari Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lebak dan Pandeglang, Polsek Cikeusik, Polsek Wanasalam, dan Polairud memutuskan untuk menghentikan sementara pencarian korban Rudi dan Andi. Rencananya, pencarian terhadap dua orang nelayan akan dilanjutkan Sabtu (21/7) pagi.
Kepala Seksi Operasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Provinsi Banten Hairoe Amir mengatakan, pencarian terhadap nelayan yang mengalami kecelakaan laut terus dilakukan. Ombak tinggi yang melanda wilayah pesisir pantai di Banten Selatan menghambat proses pencarian dua korban hilang. Untuk itu, tim SAR gabungan hanya melakukan pencarian di tepi pantai untuk meminimalisasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Pencarian terhadap dua nelayan yang hilang dihantam ombak masih belum membuahkan hasil. Kita akan terus lakukan pencarian. Tentunya dengan dibantu para nelayan dan masyarakat,” kata Hairoe Amir.
Camat Wanasalam Cece Saputra mengatakan, ombak besar yang melanda wilayah Lebak Selatan mengganggu proses pencarian korban tenggelam di Perairan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Kondisi tersebut membuat tim SAR tidak optimal dalam melakukan pencarian.
BISA MENGGUGAT
Kecelakaan perahu di laut acap kali alam menjadi dalih. Padahal bisa jadi hal itu merupakan kelalaian dari manusia. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan agar menetapkan instansi penanggung jawab penerbitan surat ukur, sertifikat kelaikan, dan pengawasan pada tranportasi laut. Dia berharap agar mereka yang ditetapkan memiliki kompetensi. “Evaluasi ulang silabus pelatihan untuk awak kapal dan melakukan pelatihan kepada seluruh awak kapal untuk angkutan kapal sungai, danau, dan tradisional,” katanya dalam keterangan tertulis, kemarin.
Rekomendasi lainnya adalah Syahbandar wajib menyampaikan segera jika ada peringatan perubahan cuaca mendadak dari BMKG. Pengumuman tersebut harus didapatkan oleh kapal yang masih bersandar ataupun yang sedang layar.
“Berdasarkan temuan awal, KNKT menemukan kondisi-kondisi bahaya yang sangat signifikan pada saat operasional kapal angkutan penumpang di Danau Toba,” tuturnya.
Dari rekomendasi tersebut dapat terlihat kecelakaan kapal dapat diminimalisasi jika standar operasional dilaksanakan. Kalau tidak, maka bisa jadi masyarakat yang kembali dirugikan.
Menurut pengacara yang biasa melakukan gugatan kebijakan publik David Tobing, masyarakat bisa melakukan gugatan jika ada hal-hal publik yang merugikan. “Dilihat kecelakaannya agar tahu melihat pihak mana yang bisa dimintai tanggung jawab. Baik itu dari pelaku usaha atau regulator,” tuturnya.
Jika ditemukan pengawasan yang lemah atau bahkan tidak ada pengawasan, maka regulator harus tanggung jawab. Kecelakaan kapal di Danau Toba bisa menjadi contoh ketika Kepala Dinas Perhubungan Samosir dijadikan tersangka karena dianggap lalai dalam pengawasan. David mengatakan, jika tidak hanya dikenakan hukuman pidana, tetapi bisa jadi hukum perdata diberlakukan. “Secara perdata bisa dilakukan itu ke instansi. Ada pasal perbuatan melawan hukum. Jadi, apakah itu (gugatan-red) penumpang atau ahli waris, bisa juga pemilik barang, dia bisa menggugat,” ujarnya.
Sayangnya, hal itu jarang dilakukan oleh korban atau keluarganya. Menurut David, hal itu dikarenakan masyarakat takut jika berurusan dengan ‘penguasa’. Ada kalanya juga khawatir bisa digugat karena alasan pencemaran nama baik. “Tidak ada larangan orang menggugat demi memperjuangkan haknya. Dan tidak bisa dipidanakan karena itu,” ujarnya.
Dia justru mendorong agar masyarakat aktif. Alasannya, gugatan tersebut penting untuk perbaikan. “Agar regulator yang belum melakukan pengawasan atau pengawasannya lemah, mereka mengubah SOP atau menjalankan SOP-nya dengan baik. Kalau masih terjadi kecelakaan yang ada terbukti peran regulator, misal tidak melakukan pengawasan. Itu terbukti mereka tidak melakukan SOP dengan baik,” ungkapnya. (Mastur-JPG/RBG)
