SERANG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten telah melakukan penelitian administrasi terhadap 1.112 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD Provinsi Banten yang diserahkan 16 parpol peserta Pemilu 2019. Lebih dari 500 bacaleg terancam gugur karena berkasnya belum memenuhi syarat.
Ketua Divisi Teknis KPU Banten Masudi mengungkapkan, hasil verifikasi administrasi, semua parpol harus melakukan perbaikan berkas bacalegnya. “Bacaleg semua parpol hanya setengahnya yang memenuhi syarat, ada ratusan yang harus perbaikan karena belum memenuhi syarat,” kata Masudi kepada Radar Banten, Senin (23/7).
Banyaknya bacaleg yang belum memenuhi persyaratan, lanjut Masudi, disebabkan berbagai alasan. Di antaranya ijazah tidak dilegalisasi, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, SKCK dan nama bacaleg yang tidak sesuai dengan KTP. “Semua parpol wajib melakukan perbaikan mulai 22 hingga 31 Juli mendatang, namun hingga hari ini (kemarin-red) belum ada satu pun parpol yang selesai memperbaiki berkas. Beberapa partai datang hanya untuk konsultasi,” ungkap Masudi.
Ia menegaskan, bila hingga akhir masa perbaikan parpol tidak bisa melengkapi berkas sesuai yang dipersyaratkan maka KPU hanya akan menetapkan bacaleg yang memenuhi syarat.
“Perbaikan harus dilakukan sesuai yang dipersyaratkan, sebab hasil perbaikan akan kami verifikasi kembali. Bila tidak memenuhi syarat juga, mohon maaf KPU terpaksa mencoretnya,” ungkapnya.
Ketua KPU Provinsi Banten Wahyul Furqon mengatakan, sebelum membuka masa pendaftaran bacaleg 4-17 Juli lalu, pihaknya telah menggelar rakor bersama parpol peserta Pemilu 2019. Hal itu diharapakan dapat mengurangi kendala yang dihadapi para bakal calon untuk melengkapi persyaratan pendaftaran. Sehingga proses pencalonan anggota DPRD di daerah bisa berjalan dengan baik dan lancar. “Namun sayangnya, setelah pendaftaran ditutup dan berkas semua bacaleg diverifikasi, hampir 60 persen belum memenuhi syarat,” ujarnya.
Ia melanjutkan, sedikitnya ada empat persoalan dalam tahapan pencalonan bacaleg baik di tingkat provinsi. Keempatnya yakni kepengurusan SKCK, surat keterangan dari pengadilan, surat kesehatan dari rumah sakit hingga pakta integritas. Bahkan Polda Banten melakukan upaya jemput bola atas kepengurusan SKCK bakal calon.
“Mestinya melalui kebijakan itu, mempermudah para bakal calon untuk melengkapi persyatan yang telah ditentukan oleh KPU, namun kenyataanya masih banyak yang belum melampirkan SKCK serta melegalisasi ijazah,” ungkapnya.
Sementara Komisioner Bawaslu Banten Nuryati Solapari mengatakan, berdasarkan hasil pengawasan sementara Bawaslu Banten, persyaratan keterwakilan bakal caleg perempuan sudah dipenuhi oleh semua parpol di Banten. “Hasil pengawasan pendaftaran bakal calon DPRD Banten yang dilaksanakan oleh Bawaslu mencatat, semua partai politik memenuhi syarat keterwakilan perempuan di atas 30 persen,” ungkapnya.
Hanya saja, berkas administrasi syarat pencalonan bacaleg perlu perbaikan di seluruh partai politik. Ia mencontohkan, ketidaklengkapan dan ketidakabsahan terhadap ijazah, surat keterangan sehat jasmani rohani dan narkoba, tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih, kartu anggota partai politik, SKCK, SK Pengadilan Negeri masih banyak yang harus diperbaiki. (den/alt/rbg)
