CILEGON – Pengurus Partai Demokrat Kota Cilegon dan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon meminta KPU Kota Cilegon melaksanakan putusan ajudikasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon. Namun, sebagai pihak termohon bersikap sebaliknya. Memilih lebih berhati-hati dan memikirkan langkah selanjutnya dengan berkonsultasi ke KPU Provinsi Banten.
Seperti diketahui, kemarin, Bawaslu Kota Cilegon telah menetapkan untuk menerima permohonan ajudikasi yang dilayangkan oleh kedua partai itu setelah KPU Kota Cilegon menyatakan Jhoni Hasibuan alias Jhoni Husband dari Partai Demokrat dan Bahri Syamsu Arief dari PAN tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon legislatif (caleg). Kedua caleg itu merupakan mantan terpidana kasus korupsi.
Sidang ajudikasi dengan agenda pembacaan keputusan Bawaslu Kota Cilegon dilakukan secara terpisah pada Senin (3/9). Pembacaan keputusan untuk Partai Demokrat dibacakan sekira pukul 10.00 WIB, sedangkan pembacaan keputusan untuk PAN dibacakan sekira pukul 15.00 WIB di kantor Bawaslu Kota Cilegon.
Ketua DPC Demokrat Kota Cilegon Rahmatulloh mengungkapkan, sesuai dengan apa yang disampaikan Bawaslu Kota Cilegon pada sidang akhir ajudikasi kemarin, KPU Kota Cilegon dalam persoalan ini sebagai pihak termohon untuk melaksanakan keputusan dari Bawaslu.
Ia meyakini keputusan Bawaslu Kota Cilegon itu sudah melalui mekanisme yang benar dan berlaku. Selain itu, dasar-dasar hukum yang menjadi alasan keputusan itu pun menurutnya sudah benar dan adil. “Bawaslu mungkin banyak melakukan koordinasi dengan Bawaslu provinsi dan pusat, mereka pun mempelajari isi PKPU (PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dan Undang-Undang tentang Pemilu). Undang-Undang lebih tinggi dari PKPU,” ujar Rahmatullah kepada wartawan di kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (3/9).
Rahmatulloh meyakini keputusan yang diambil oleh Bawaslu Kota Cilegon merupakan keputusan yang tepat. Ia pun meyakini masyarakat pasti menyetujui dengan apa yang menjadi keputusan itu. “Saya rasa masyarakat melihat apakah PKPU itu mesti dipisahkan dari caleg Demokrat karena masa tahanannya juga hanya setahun, undang-undang juga tidak mencabut hak politik, dengan adanya keputusan Bawaslu maka tidak ada cela untuk menjegal Jhoni,” tuturnya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPD PAN Kota Cilegon Alawi Mahmud. Menurutnya, sebagai pihak termohon, KPU Kota Cilegon harus berlapang dada untuk menjalankan keputusan dari Bawaslu Kota Cilegon.
Ditemui di kantor Bawaslu Kota Cilegon usai sidang ajudikasi, menurut Alawai, Bahri Syamsu Arief sudah seharusnya bisa menjadi salah satu caleg karena telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.
“Ya kita berharap, KPU memasukkan kembali nama Pak Bahri sebagai salah satu caleg di dalam DCS dan kemudian di dalam DCT karena sudah memenuhi syarat,” tuturnya. (Bayu M/RBG)
