SERANG – Asosiasi Kepala SMA Swasta (Akses) Banten mengeluhkan nilai dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda) kepada Komisi V DPRD Banten. Menurut Akses, bosda untuk SMA swasta tahun anggaran 2019 hanya Rp500 ribu per siswa. Sementara untuk SMA negeri Rp3,6 juta per siswa.
Menurut Ketua Akses Banten HM Zaenudin, lantaran dana bosda untuk SMA swasta minim mendorong kepala sekolah SMA swasta di Banten sepakat membentuk asosiasi.
“Pemprov Banten sangat kurang memperhatikan layanan pendidikan di SMA swasta,” kata Zaenudin kepada wartawan saat melakukan audiensi dengan Komisi V di Gedung DPRD Banten, Selasa (15/1).
Kepala SMA PGRI 46 Kota Tangerang Selatan ini menuturkan, SMA swasta minimal mendapatkan bosda setengahnya dari SMA negeri. “Rasanya wajar kalau dana bosda untuk siswa SMA swasta Rp2 juta,” ungkapnya.
Memang, lanjut dia, SMA swasta juga mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBN sebesar Rp1,4 juta, sama dengan yang diterima SMA negeri. “Total dana BOS dan bosda Rp1,9 juta per siswa, tidak cukup untuk membiayai honor guru,” ungkapnya.
Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan memaklumi keluhan mereka. “Kita sebetulnya sudah mendorong agar perhatian pemprov kepada SMA swasta tidak dibedakan. Sebab Pemprov Banten memiliki keterbatasan untuk membangun sekolah negeri di semua kecamatan, sehingga program pendidikan mengandalkan sekolah swasta,” ungkapnya.
Agar tidak ada diskriminasi, lanjut Fitron, Komisi V telah menyusun raperda tentang penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK di Banten.
“Kita harus akui, kalau tidak ada sekolah swasta, pasti banyak anak yang tidak sekolah karena daya tampung sekolah negeri terbatas. Kita akan sampaikan aspirasi asosia kepala SMA swasta ini kepada Pemprov Banten, sambil menunggu raperda penyelenggaraan pendidikan dievaluasi Kemendagri,” jelas Fitron. (Deni S/Aas)
