SERANG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah mendapat dukungan dari masyarakat Banten.
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten M Luthfi Baihaqi mengatakan, penutur bahasa ibu di Provinsi Banten terutama di daerah perkotaan sudah mengalami penurunan, sehingga diperlukan regulasi untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah.
“Generasi muda saat ini, banyak yang tidak menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi informal di ranah keluarga dan lingkungan sosialnya. Ini perlu jadi perhatian pemerintah daerah,” kata Luthfi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPRD Banten mengenai Raperda Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah, Selasa (2/4). Selain Kantor Bahasa Banten, rapat dengar pendapat dihadiri perwakilan akademisi Untirta, UIN Banten, Dindikbud Banten, dan komunitas bahasa daerah.
Luthfi menambahkan, pihaknya mengapresiasi DPRD Banten yang menggagas raperda tersebut. Menurutnya, tidak cukup hanya dengan Pergub untuk melindungi dan melestarikan bahasa daerah. “Pergub tidak cukup, Banten harus punya perda. Kami mendukung penuh perda ini. Kalau hanya peraturan daerah, itu sudah dilakukan di kabupaten dan kota. Misalnya perwal dan perbup dalam melindungi bahasa daerah di Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak,” tuturnya.
Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lanjut Luthfi, kewenangan perlindungan dan pelestarian bahasa daerah berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. “Kami siap membantu dan memberikan masukan kepada Komisi V, agar perda ini benar-benar sesuai yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan data Kantor Bahasa, di Provinsi Banten ada empat bahasa daerah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Yakni, bahasa Jawa Banten, Sunda Banten, Melayu Betawi, dan Lampung Cikoneng. “Bahasa daerah ini harus dijaga agar tetap lestari, kalau bahasa itu punah, punah juga kekayaan batin kelompok etnis penggunaan bahasa,” tegasnya. (Deni S)
