SERANG – Pemkot Serang sinyalkan pemutusan kontrak pengelolaan Pasar Induk Rau oleh PT Banten Pesona Persada. Sinyal ini menyusul wacana pembentukan Panitia Khusus DPRD Banten untuk meninjau pengelolaan pasar tersebut.
Wacananya pansus dibentuk untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan Pasar Induk Rau. Terlebih kontrak pengelolaan yang dipercayakan kepada PT Banten Pesona Persada akan habis pada 2020.
Walikota Serang Syafrudin menyatakan persetujuannya atas wacana pembentukan pansus oleh Dewan Kota Serang. “Saya setuju dan mendukung karena keberadaan Kota Serang harus didukung legislatif. Artinya kalau kita dua-duanya bekerja dengan satu tujuan ini juga akan mempercepat dari sisi pembangunan, PAD dan sebagainya,” katanya usai menghadiri coffee morning di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kota Serang, Selasa (10/9).
Orang nomor satu di Kota Serang ini menilai tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemutusan kontrak dengan PT Banten Pesona Persada. “Itu nanti setelah kita adakan pansus dan hasilnya seperti apa dan juga bagaimana semua pihak (menilai-red). Jadi ada kemungkinan diganti,” ujarnya.
Menurutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh atas kinerja PT Banten Pesona Persada. Dalihnya, pengelolaan pasar terbesar di Kota Serang ini tidak memberikan dampak signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Serang.
Terlebih, laporan keuangan pengelolaan Pasar Induk Rau selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Banten. “Saya mendukung membentuk pansus untuk pengelolaan (Pasar Rau-red) yang sudah ada temuan BPK dan harus kita tindaklanjuti,” kata Syafrudin
Menurutnya, Pemkot turut bertanggung jawab menindaklajuti temuan BPK terhadap laporan keuangan pengelolaan Pasar Induk Rau. “Kalau membiarkan ada temuan BPK, ini Pemkot tidak punya niat baik untuk selesaikan,” katanya.
Ketua Sementara DPRD Kota Serang Budi Rustandi juga menilai perlu ada evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Induk Rau. “Bisa dilihat sendiri Pasar Rau seperti apa? Kita pun tengah menunggu selesai pembentukan AKD (alat kelengkapan dewan) agar bisa benar-benar bertindak,” katanya.
Kata dia, Pasar Rau semestinya bisa menjadi sumber PAD yang besar bagi Pemkot Serang. “Tapi selama ini kecil sekali. Berarti ada yang tidak beres dan wanprestasi,” ujar politisi Gerindra ini.
Temuan BPK, lanjut Budi, juga menjadi pertimbangan lain atas pansus tersebut. “Tentu ini harus kita evaluasi agar ke depan pengelolaannya jadi lebih baik dan menunjang pembangunan di Kota Serang,” katanya
Anggota DPRD Kota Serang Fraksi NasDem Roni Alfanto mengatakan, kondisi Pasar Induk Rau saat ini terlihat kurang relevan dan harus diperbaiki. “Pasar Rau ini harus segera dibenahi, dan diusulkan ke dalam pansus,” katanya.
Ia menilai, pembentukan pansus harus ada dukungan dari setiap fraksi. “Ini harus segera dievaluasi, dan bukan berarti diputus kontraknya. Agar penyelesaian penataan Pasar Rau dapat terselesaikan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Pesona Banten Persada Ovi Hurrotun Nufus mengaku siap untuk dilakukan evaluasi. “Kami sebagai mitra Pemkot siap, karena kami juga sedang membenahi internal kami,” katanya.
Ia mengatakan, perusahaannya selalu diaudit secara rutin oleh BPK. “Jadi kalaupun ada pansus silakan. Karena kami tiap tahunnya diaudit,” ucapnya.
Soal kontribusi pengelolaan Pasar Induk Rau terhadap PAD, Ovi menilai hal itu terjadi pada manajemen yang lama. “Dari kepemimpinan saya pada tahun 2017, itu sudah melakukan pembenahan internal karena adanya oknum-oknum internal yang bermain. Dan saya sudah melakukan pembenahan. Saya pastikan oknum yang bermain itu sudah tidak ada lagi,” ujarnya. (ken/air/ags)
