SERANG – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengkhawatirkan era digital terhadap ideologi bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi informasi, kata dia, membuat ideologi transnasional dengan mudah masuk dan bisa menjadi ideologi masyarakat, termasuk mahasiswa.
“Di era keterbukaan ini, terutama dengan adanya media sosial, transportasi yang mudah, maka kita khawatir Indonesia dipengaruhi oleh aliran keras,” kata Said Aqil saat mengisi seminar kebangsaan dalam rangka pembinaan pegawai UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di aula rektorat, Selasa (17/9).
Ia menjelaskan, Indonesia adalah negara berkebangsaan (nasional state) yang dibangun para leluhur sesuai dengan kesepakatan ulama hingga tokoh nasional. Maka dari itu, Indonesia bukanlah negara yang mengatasnamakan dari suku atau agama. “Kita bukan suku atau agama. Yang menyatukan kita itu adalah tujuan perjuangan dari para leluhur,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan semangat nasionalisme. Terlebih di era digital ini perlu ada pengawasan yang ketat agar ideologi transnasional tidak mudah masuk kepada mahasiswa dan masyarakat. “Semakin bertambah nasionalismenya maka akan semakin memahami bahwa ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan semangat nasionalisme,” terangnya.
Sementara Rektor UIN Banten Prof Dr Fauzul Iman mengatakan, di ruang digital sering kali memberikan informasi yang dapat menyesatkan. Maka dari itu perlu penangkal agar arus informasi dapat ditekan, salah satunya dengan peningkatan wawasan kebangsaaan. “Arus informasi itu bisa ditekan manakala para pengguna memiliki kecerdasan, tidak menyalahi pendayagunanya, tapi bagaimana mampu menggunakan dengan cerdas, dan memahami bahwa kebhinekaan perlu dirawat,” katanya.
Maka dari itu, peran perguruan tinggi Islam negeri (PTKIN) khususnya UIN memiliki peran penting membangun kerukunan dan moderasi beragama. Pembangunan dapat mudah tercapai dengan ditempuh secara bersama-sama dengan berpihak pada keadilan.
“Maka disinilah peran civitas akademika seperti mahasiswa dosen dan sebagainya, sehingga startegi pembangunan tidak diganggu oleh radikalisme, terorisme, dan lain sebagainya,” paparnya. (aas/ags)
