SERANG – Pemkab Serang dinilai sebagai kabupaten peduli hak asasi manusia (HAM). Penilaian itu seiring dengan diberikannya penghargaan peduli HAM dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Penghargaan diberikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12). Dari Pemkab Serang diwakili oleh Asisten Daerah (Asda) I Asep Saepudin Mustofa untuk menerima penghargaan yang didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang Sugihardono.
RelatedPosts
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang Sugihardono mengatakan, penghargaan yang diraih Pemkab Serang merupakan yang ketiga kali secara berturut-turut sejak 2017. “Semoga dengan penghargaan ini, Kabupaten Serang dapat membangun daerah di semua bidang dengan senantiasa mengacu pada konsep dasar atas HAM,” katanya melalui rilis yang diterima dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Kabupaten Serang, Rabu (11/12).
Dijelaskan Sugi, penghargaan yang diraih Pemkab Serang didasarkan pada penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil capaian kinerja dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan kemajuan HAM. Kemudian, dalam membina dan mengembangkan pelaksanaan HAM.
“Penilaian didasarkan atas terpenuhinya tujuh kriteria, yaitu hak atas kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan,” terangnya.
Penghargaan tersebut, bertepatan dengan Peringatan HAM Sedunia ke-71 tahun 2019. Diketahui, prestasi tersebut merupakan komitmen Pemkab Serang terhadap pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Kabupaten Serang.
Untuk bisa mencapai dan memenuhi kriteria sebagai kabupaten peduli HAM, kata Sugi, Pemkab Serang telah melakukannya dengan upaya maksimal. “Hal ini dapat terwujud berkat kerja sama dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di bawah arahan langsung Ibu Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah,” paparnya.
Ia menambahkan, pencapaian penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM tidak terlepas dari peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten yang memberikan arahan maupun pendampingan dalam pemenuhan kriteria HAM yang telah ditetapkan.
“Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia,” tutur Sugi. (jek/zee/ira)
