SERANG – Lebih dari 600 narapidana (napi) yang menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Provinsi Banten dibebaskan. Ratusan napi itu dibebaskan untuk mengurangi jumlah tahanan di rutan dan lapas yang sudah kelebihan kapasitas.
“Sampai dengan Januari 2020 sudah 600 lebih yang sudah dibebaskan. Mereka dibebaskan lebih cepat,” kata Kepala Divisi Pemasyarakaan Kanwil Kemenkum HAM Banten Slamet Prihantara, Selasa (14/1).
Napi itu dibebaskan berdasarkan kebijakan crash program dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Rencananya pelaksanaan crash program akan berlanjut hingga akhir Maret.
“Crash program ini akan berlangsung hingga 31 Maret,” ucap Slamet.
Napi yang dapat mengikuti crash program adalah bukan napi terorisme, narkotika, prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012.
“Bahkan ternyata ketika Dirjen kami hitung menghitung banyak uang negara yang diselamatkan. Jika ini tidak terintegrasi bisa jadi empat sampai tiga bulan mereka bisa bebas dan sekarang mereka sudah bebas. Artinya, biaya makan mereka berkurang,” kata Slamet.
Meski bebas lebih cepat, Slamet menegaskan, ratusan napi tersebut tetap harus menjalani wajib lapor ke jaksa di kejaksaan negeri (kejari) dan balai pemasyarakatan (bapas).
“Iya, mereka wajib lapor dengan mereka bebas sesuai dengan vonis dari pengadilan,” ucap Slamet.
Napi yang dibebaskan melalui crash program tersebut telah memenuhi syarat. Di antaranya berkelakuan baik dan telah mendapat jaminan dari kepala lapas. “Minimal mereka sudah menjalani dua pertiga (masa hukuman-red), berkelakuan baik,” tutur Slamet. (mg05/nda/ira)
