SERANG – Pemprov Banten memanggil Pemkot Tangerang dan PT Alfa Goldland Reality ke ruang kerja Gubernur Banten, KP3B, Senin (27/1). Pemanggilan itu terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan Situ Gede Kota Ayodhya, Kota Tangerang.
Sebelum pemanggilan ini, Pemprov melalui beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sudah meminta PT Alfa Goldland Reality untuk menghentikan proses pembangunan yang sudah dilakukan. Permintaan pemberhentian sementara itu juga dilakukan dengan memberikan police line di sekeliling proyek pada Kamis (23/1) lalu.
RelatedPosts
Saat melakukan penghentian, Pemprov berdalih Situ Gede adalah aset mereka. Sementara, pihak pengusaha tidak mengajukan izin untuk pemanfaatan lahan tersebut kepada Pemprov.
Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, Situ Gede itu merupakan milik Pemprov Banten sesuai dengan data-data sertifikat. “Untuk itu, kami melakukan review terhadap administratif dan pemanfaatannya,” ujar Al usai melakukan rapat terbatas di ruang kerja Gubernur Banten, KP3B, Senin (27/1).
Berdasarkan rapat tersebut, Al mengaku, terjadi kesepakatan untuk mereview kembali administratif Situ Gede. Sampai dengan review rampung, pihak pengusaha diminta untuk bersabar agar tidak melakukan aktivitas pembangunan di lahan tersebut.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima Radar Banten, dalam papan proyek yang ada di depan lahan itu tertulis pembangunan jalan dan jembatan itu sudah dimulai sejak 7 Oktober 2019 lalu dan ditargetkan rampung pada 30 Juni nanti. Saat ini, proses pembangunannya juga sudah sampai pengerukan lahan.
Pembangunan itu juga sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemkot Tangerang dengan Nomor 644/Kep.752/DPMPTSP/IMB/Tahun 2018.
Untuk itu, Al mengaku, Pemprov bersama Pemkot Tangerang akan melakukan review administratif terhadap Situ Gede. Ia mengatakan, Pemprov memiliki 137 situ yang sudah mempunyai sertifikat dan salah satunya adalah Situ Gede. “Itu akan kita manfaatkan bagi pembangunan Banten secara keseluruhan,” tuturnya.
Sementara itu, Tim Teknis PT Alfa Goldland Reality Asep Saiful Bahri mengatakan, ada misskomunikasi antara Pemprov, pemerintah pusat, dan Pemkot Tangerang. “Bukan masalah izin, tapi kewenangan antara pemerintah pusat, Pemprov, dan Pemkot,” ujarnya.
Ia mengaku, berdasarkan data dari Pemprov, Situ Gede itu merupakan aset Pemprov yang merupakan pelimpahan dari Provinsi Jawa Barat. Namun, dari Pemkot Tangerang, aset pengelolaan Situ Gede itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Kami hanya support Kota Tangerang saja sebagai bentuk CSR (coorporate social responsiblity-red). Kota Tangerang yang punya gawe. Kota juga menawarkan, salah satunya pembangunan jembatan ini,” ungkap Asep.
Kata dia, pihaknya diminta bantuan untuk membangun jembatan sambil mengurus izin. Ia mengaku pihaknya telah mengantongi izin dari Pemkot.
“Nah ada kejadian itu (pemberhentian sementara-red). Kami sifatnya hanya menunggu sampai misskomunikasi ini selesai,” tutur Asep. (Rostina)
