Soal Penyelesaian Dana Bagi Hasil
SERANG – Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Serang menilai Pemprov Banten tidak komitmen dengan ketentuan Sana Bagi Hasil. Dibuktikan, dana tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya diterima oleh Pemkab Serang.
Sekadar diketahui, Dana Bagi Hasil dari Pemprov Banten untuk Pemkab Serang baru disalurkan Rp70 miliar dari alokasi sebesar Rp122 miliar.
RelatedPosts
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Serang Baenurzaman mengatakan, seharusnya Pemprov Banten memenuhi kewajibannya kepada kabupaten kota termasuk Kabupaten Serang terkait Dana Bagi Hasil yang sampai saat ini belum semua disalurkan. “Pemprov tidak komitmen atas kewajiban bagi hasil,” ujar pria yang akrab disapa Beben itu kepada wartawan di ruang Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Kemarin (3/2).
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang itu menilai, Dana Bagi Hasil merupakan kewajiban Pemprov Banten yang harus disalurkan kepada kabupaten kota. “Ini bukan bantuan, tapi dana yang sifatnya wajib,” jelas Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Serang itu.
Terlebih, sambung Beben, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI sudah memberikan ketentuan bahwa Dana Bagi Hasil harus disalurkan pada Januari 2021. “Saya yakin dananya ada. Masa bagi hasil bisa enggak ada. Ini ada apa sebenarnya, kok ditunda-tunda,” keluhnya.
Oleh karena itu. Beben mendesak Pemprov Banten segera menyalurkan Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten Serang, karena Pemkab Serang saat ini sangat membutuhkan anggaran untuk pembangunan. “Kita nanti akan sampaikan melalui fraksi kita di DPRD Provinsi Banten,” tandasnya.
Sebelumnya Anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Serang Muhsinin mendesak Pemprov Banten segera menyelesaikan transfer Dana Bagi Hasil untuk kabupaten kota, terutama Kabupaten Serang. “Itu hak kabupaten kota (Dana Bagi Hasil-red). Jadi, harus segera diselesaikan. Ini ada apa? Kok sampai sekarang belum diselesaikan,” desaknya.
Malah, informasi yang diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Pemakab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, sisa Dana Bagi Hasil yang belum ditransfer diwacanakan menjadi piutang Banten. Atas wacana itu, Entus terang-terangan merasa keberatan. “Kami tidak mau (Sisa Dana Bagi Hasil jadi piutang Bank Banten-red), kita tidak tahu kapan dibayarkannya,” tukasnya. (jek/zai)
