SERANG – Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang segera diberhentikan dengan hormat. Ketiganya melakukan pelanggaran tidak masuk kerja selama lebih dari 46 hari selain alasan perselingkuhan.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Karir (Bangrir) pada Badan Kepegawaian dan Pengembang Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Surtaman kepada wartawan di ruang kerjanya, Jalan Ustad Uzair Yahya, Kota Serang, Senin (8/2).
RelatedPosts
Surtaman mengatakan, pihaknya melakukan sidang melalui majelis etik kepada delapan ASN di lingkungan Pemkab Serang yang terjerat kasus indisipliner pada 2020. “Dari delapan ASN itu, hasil sidang memutuskan, tiga ASN diberhentikan dengan hormat,” ungkapnya.
Disebutkan Surtaman, ketiga ASN itu dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) karena kasus tidak masuk kerja selama lebih dari 46 hari berturut-turut, serta satu ASN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) karena kasus perselingkuhan. Sedangkan lima ASN lainnya, sambung Surtaman, dijerat sanksi berbeda-beda. Yakni, empat ASN dijatuhkan sanksi turun pangkat dan satu ASN dibebaskan dari jabatan atau nonjob. “Yang di-nonjob-kan itu dia berprofesi guru. Kalau di-nonjob-kan, berarti dia hanya sebagai pelaksana saja,” jelasnya.
Lantaran diberhentikan secara hormat, dipastikan Surtaman, ketiga ASN masih berhak menerima pensiunan. Kata Surtaman, sesuai aturan yang bisa diberhentikan secara tidak hormat itu ada empat faktor, yakni kasus korupsi, makar terhadap Pancasila, menjadi calon legislatif tanpa izin, serta menjadi calon kepala daerah tanpa izin. Meski sudah ditetapkan melalui sidang majelis etik, lanjut Surtaman, sanksi untuk kedelapan ASN belum berlaku. Pihaknya masih menunggu surat keputusan (SK) dari Bupati Serang. “Sekarang SK-nya sedang kita ajukan ke Bagian Hukum (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Serang,” tandasnya.
Terkait itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang Adhadi Romli mengatakan, pihaknya menyayangkan kasus indisipliner yang menyeret ASN. “Seharusnya ASN disiplin. Apalagi kan abdi negara,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan ini meminta, pembinaan ASN lebih ditingkatkan lagi. Terutama pembinaan di lingkungannya kerja masing-masing. “Pembinaan di dinas masing-masing saja dulu supaya menyeluruh,” saran Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Serang ini.
Adhadi berharap, banyaknya ASN yang bekerja di rumah akibat pandemi Covid-19 saat ini tidak mengurangi tugasnya sebagai abdi negara. “Tentu bekerja di rumah juga ada aturannya. Jadi, jangan banyak libur yang dibuat-buat,” imbaunya. (jek/zai)
