JAKARTA – Larangan mudik yang dikeluarkan Pemerintah Pusat harus didukung Pemerintah daerah (Pemda). Sebisa mungkin Pemda harus berani menolak kehadiran para pemudik di wilayahnya.
Pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany mengatakan Pemda harus berani menolak kedatangan pemudik. Jika para pemudik masih nekad, Pemda harus membuat kebijakan setiap pemudik wajib isolasi selama 14 hari.
“Jadi harus ada kebijakan yang sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/4).
Demikian pula dengan Pemprov DKI Jakarta harus menegaskan kepada masyarakat yang ingin mudik dan kembali ke Jakarta harus isolasi selama 14 hari.
“Sehingga masyarakat akan berpikir dua kali untuk mudik. Kalau itu sinkron, insya Allah masyarakat bisa dipaksa disiplin,” katanya.
Hal tersebut diutarakannya karena sebagian masyarakat tidak bisa diajak kompromi. tidak sedikit masyarakat yang wataknya begitu melekat pada kebiasaan-kebiasaan masa lalu, sehingga perlu memaksa mereka agar disiplin.
“Jangan anggap enteng, karena mutasi virus semakin ganas dimungkinkan,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar kesadaran masyarakat menggunakan masker kembali ditingkatkan.
“Jika ada masalah ketersediaan masker, pemerintah harus menyediakan agar tidak ada alasan masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan,” ungkapnya.
Selain itu, para tokoh masyarakat harus dilibatkan untuk membuat masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.
Selain itu dia juga berharap pemerintah pusat bisa memberikan sanksi terhadap kepala daerah yang tak tegas melarang mudik. Misal, beban biaya penanggulangan kasus COVID-19 menjadi tanggung jawab daerah.
“Harus ada sanksi begitu. Kalau enggak, pemda seenaknya saja,” ujar Thabrany.
Dijelaskannya, mutasi virus COVID-19 bisa semakin menular jika masyarakat mudik. Beberapa mutasi virus bisa jadi lebih ganas dan mematikan, di sisi lain, masyarakat ngotot ingin pulang kampung alias mudik lebaran.(rbnn)
