RUGIKAN NEGARA
Ahli lainnya, Herman Suherman menerangkan bahwa perbuatan Samad yang membeli lahan milik Cicih Suarsih seharga Rp100 ribu per meternya dan dijual kepada Pemprov Banten Rp500 ribu per meternya menyebabkan kerugian negara. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten itu menyimpulkan kerugian negara mencapai Rp850 juta. “Perhitungan kami Rp850 juta,” ujar Herman.
Herman mengatakan, tindakan Samad membeli lahan tersebut tidak dibenarkan. Sebab, seharusnya yang mendapat ganti rugi pembebasan lahan itu seharusnya Cicih Suarsih. “Saudara Cicih ini tidak menerima sesuai, negara mengeluarkan Rp500 ribu (permeter-red) tapi Cicih hanya dapat Rp100 ribu,” kata Herman.
Saat klarifikasi berita acara pemeriksaan (BAP) Cicih dan Samad tidak membantah telah melakukan transaksi sebelum pembebasan lahan dilakukan Pemprov Banten. “Dijual Rp170 juta ke Samad dengan alasan untuk kebun pisang (bukan untuk pengadaan lahan samsat Malingping-red). Sebetulnya ini (transaksi Samad dan Cicih-red) tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan negara,” ungkap Herman.
Menurut Herman, perbuatan Samad tersebut bertentangan dengan UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. “Kemudian Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” tutur Herman (fam/nda)












