Ia mendorong agar Pemprov Banten siapa pun kepala daerah dan wakil kepala daerahnya melakukan inovasi kebijakan, sebab inovasi kebijakan publik sebagai sebuah keniscayaan secara prinsip dan substantif akan memberikan penguatan dalam merespon dan menyelesaikan problematika di tengah masyarakat. “Inovasi menjadi salah satu alternatif terbaik dalam dimensi kebijakan publik di masa kini dan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, maka mendorong inovasi kebijakan merupakan suatu preferensi bagi stakeholder kebijakan pembangunan di Provinsi Banten, akan tetapi keberhasilan inovasi kebijakan memerlukan beberapa prasyarat yaitu dukungan pemerintahan yang efektif, kapasitas sosial dan kapasitas kebijakan,” tegasnya.
Di akhir catatannya, Sururi meminta Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah mau dan mampu menciptakan kesetaraan pembangunan semua kabupaten/kota di Provinsi Banten, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki dengan dibarengi gagasan inovasi kebijakan melalui dukungan pemerintah yang efektif, kapasitas sosial dan kapasitas kebijakan merupakan salah satu instrument akselerasi untuk meminimalkan disparitas pembangunan. Para pemimpin di Banten harus komitmen untuk tetap merawat kesadaran sense of belonging to Banten demi mewujudkan Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah,” pungkasnya.
Terpisah, Wakil ketua DPRD Banten, Barhum mengatakan, ulang tahun Provinsi Banten ke-21 harus dijadikan momentum evaluasi diri bagi semua pemimpin di Banten, yang selama ini lebih mengedepankan ego daerahnya masing-masing. Sebab masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu dikerjakan Pemprov Banten, termasuk DPRD Banten yang juga bagian pemerintahan daerah.
“21 Tahun Banten, masih banyak PR yang tentunya harus dicapai sesuai target RPJMD. Dibutuhkan political will yang kuat oleh semua pemangku kebijakan untuk sama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Politikus PDIP ini melanjutkan, layanan dasar yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur selama ini masih belum bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat Banten. Terutama warga yang berada di pelosok desa.
“Angka kemiskinan dan pengangguran di Banten tinggi, lantaran di kabupaten/kotanya tinggi. Jadi perlu ditingkatkan lagi sinergitas antara kabupaten/kota dengan provinsi,” tuturnya.
Terkait target peningkatan IPM masyarakat Banten yang belum merata, Barhum menilai hal itu menjadi cerminan bila provinsi dan kabupaten/kota masih jalan sendiri-sendiri.
“Makanya kalau saya ditanya target RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 apakah sudah tercapai, ya saya jawab belum tercapai dan masih jauh dari target,” tegasnya.
Barhum berharap, momentum ulang tahun ke-21 Provinsi Banten semakin menguatkan komunikasi dan koordinasi antara Gubernur dengan Bupati/Walikota.
