Irna dan Iti Akui Belum Optimal
SERANG – Lebih dari empat tahun, berbagai program pembangunan telah dilakukan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy untuk mengejar target RPJMD 2017-2022.
Namun roda pembangunan di Banten masih nampak timpang antara Banten Utara dan Banten Selatan. Sejumlah pengamat dan politisi bahkan menilai, 21 tahun Provinsi Banten menjadi provinsi terpisah dari Jawa Barat, persoalan pemerataan pembangunan masih jadi tantangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebab Banten Selatan (Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang) masih jauh tertinggal dibandingkan Banten Utara (Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang).
Akademisi Unsera, Ahmad Sururi menilai, setelah 21 tahun Banten menjadi provinsi, pencapaian pembangunan Provinsi Banten cukup signifikan. Wujud pembangunan yang terlihat tangible atau tampak nyata tentu saja dibidang infrastruktur. Kini banyak bangunan megah di Banten.
“Berbagai pembangunan patut diapresiasi, bahkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir apresiasi terhadap pencapaian pembangunan Banten tetap menjadi suatu keniscayaan meskipun disisi lain upaya kritis dan objektif harus tetap dilakukan terutama yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, termasuk kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah seperti yang diamanatkan dalam regulasi UU Nomor 23 tahun 2000,” katanya.
Sebagai evaluasi, lanjut Sururi, 21 tahun Banten tak bisa lepas dari isu yang terus mengemuka sekaligus menjadi alasan mengapa Banten ngotot ingin menjadi provinsi dan memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, yaitu tingginya disparitas atau ketimpangan pembangunan.
“Di tengah berbagai capaian keberhasilan pembangunan Banten, tidak bisa kita pungkiri bahwa disparitas pembangunan antara daerah-daerah di Provinsi Banten masih sangat tinggi. Dalam batas-batas objektif kita bisa bandingkan capaian pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten masih sangat tinggi,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, salah satu keinginan dan motivasi Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat 21 tahun lalu, adalah mendorong agar tidak terjadi lagi disparitas pembangunan terutama di daerah-daerah seperti Kabupaten Lebak, Pandeglang dan Serang dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Barat. Akan tetapi ternyata disparitas pembangunan tersebut masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Kabupaten Lebak dan Pandeglang di bagian Selatan Banten masih mengalami ketertinggalan pembangunan dibandingkan dengan saudara-saudaranya di bagian Utara seperti Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang.
“Indikator yang menunjukkan tingginya disparitas pembangunan adalah kemandirian atau kemampuan daerah untuk membiayai aktivitas pembangunan dan pemerintahan atau dikenal dengan derajat desentralisasi fiskal (DDF),” bebernya.
