Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Komarudin sampai berita ini diturunkan belum bisa dimintai keterangan. Dihubungi berulang kali ponselnya bernada aktif namun tidak diangkat.
KEBIJAKAN TEKS
RelatedPosts
Adanya sejumlah pejabat yang gagal dilantik membuat pengamat politik dan pemerintahan Ahmad Sururi angkat bicara. Akademisi Unsera ini mengatakan, kebijakan Pemprov Banten terkait pelantikan ASN ini hanya kebijakan teks, yang diinterpretasikan berbeda-beda oleh masing-masing pihak. “Sehingga tidak ada kesamaan pemahaman dan berpotensi memicu konflik kepentingan,” tandasnya.
Maka, ia tak heran apabila persoalan pelantikan ini menjadi tarik ulur (masalahnya tidak tuntas). Mestinya di awal sudah dilakukan kebijakan wacana dimana masing-masing pihak bersepakat, diskusi, dan dialog serta ada konsensus, sehingga terdapat kesamaan pemahaman. “Harapannya konflik kepentingan dapat diatasi,” ujar Sururi.
Kata dia, sistem administrasi dan prosedur harus dievaluasi. “Jangan sampai membuat ASN yang akan dilantik kehilangan kepercayaan,” tegasnya. (nna/air)
