Ia melanjutkan, penetapan UMP Provinsi Banten tahun 2022 juga telah sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Nomor B-M/283/HI:01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2021, serta Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 560/114-DPP/XI/2021 tentang Pertimbangan/saran Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2022.
“Prinsipnya semua sudah sesuai aturan, meskipun tidak sesuai dengan harapan buruh,” tegasnya.
RelatedPosts
Alhamidi menambahkan, Pemprov Banten telah memperhatikan dan mencermati semua aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terutama pekerja/buruh terkait upah minimun. Semua tahapan penetapan upah minimum telah dilalui, dimulai dari adanya surat Kementerian Tenaga Kerja yang berisi petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, nilai inflasi, dan pertumbuhan ekonomi masing-masing Provinsi (termasuk Provinsi Banten), kemudian diadakan Rapat Dewan Pengupahan Provinsi untuk membahas dan menyampaikan saran dan pertimbangan kepada gubernur. “UMP paling lambat diumumkan 21 November, dan mulai berlaku 1 Januari 2022,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) mengacu pada aturan atau regulasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Penetapan UMP tak bisa bergeser dari aturan perundang-undangan. Peraturan tentang penetapan UMP dan UMK sudah melalui kesepakatan dan sudah diputuskan dengan mempertimbangkan berbagai masukan.
“Pembahasan UMP dan UMK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU tersebut salah satunya mengatur perhitungan upah buruh baru sebagaimana tertuang di dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,” ungkapnya. (den/nda)
