Pemisahan BGD dan Bank Banten Ditunda

Pemprov Belum Dapat Arahan Kemendagri

RENCANA Pemprov Banten memisahkan Bank Banten dari PT Banten Global Development (BGD) ditunda tahun ini, lantaran Pemprov Banten belum mendapatkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Plt Sekda Banten, Muhtarom mengungkapkan, pihaknya telah meminta izin kepada Kemendagri untuk memisahkan Bank Banten dengan PT BGD selaku induk perusahaan daerah. Namun hingga akhir November belum mendapatkan arahan secara resmi.

“Pemprov sudah minta izin Kemendagri, tinggal kita menunggu arahannya,” kata Muhtarom kepada wartawan, kemarin.

Bila arahan Kemendagri keluar akhir tahun ini, lanjut Muhtarom, maka rencana pemisahan baru bisa direalisasikan tahun depan.

“Pemprov sudah oke, DPRD juga mendukung, bahkan PT BGD juga sudah menyetujui pemisahan Bank Banten. Ya tinggal menunggu teknis dan petunjuk pemisahannya dari Kemendagri sesuai aturan,” bebernya.

Kata dia, pemisahan itu bertujuan untuk memaksimalkan keberadaan Bank Banten agar bisa lebih baik lagi ke depan, lantaran kondisinya sekarang sudah sehat dan kuat dari sisi permodalan. Termasuk telah melakukan pembenahan internal.

“Tentu lebih cepat lebih baik, namun tahun ini nampaknya harus ditunda dulu dan dilanjutkan tahun depan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi mengatakan, pemisahan Bank Banten dengan PT BGD baru bisa dilakukan tahun depan, lantaran belum ada arahan dari Kemendagri, sehingga Pemprov belum mengusulkan setelah DPRD raperda tentang pemisahannya.

“Bagaimana mau direalisasikan tahun 2021, sebab raperdanya belum diusulkan. Padahal pemisahan BGD dengan Bank Banten usulan Pemprov, bukan usulan DPRD,” katanya.

Ia melanjutkan, secara umum rencana pemisahan Bank Banten sudah disetujui baik oleh Pemprov Banten, PT BGD, Bank Banten termasuk DPRD. Namun sayangnya, rencana itu belum ada kepastian tahun ini.

“Hingga perubahan APBD 2021, memang belum masuk draf raperdanya. Ini berarti baru tahun depan diusulkan ke dewannya,” bebernya.

Secara prinsip, kata Gembong, DPRD Banten khususnya Komisi III memahami bila pemisahan Bank Banten dengan PT BGD butuh waktu, sebab Pemprov harus menyusun naskah akademiknya terlebih dulu.

“Kami tentu akan langsung melakukan pembahasan bila raperdanya telah diusulkan ke dewan, sebab menjadi penting pemisahan Bank Banten ini agar bisa memberikan deviden kepada daerah,” bebernya.

Logikanya, tambah Politikus PKS ini, kalau Bank Banten belum dipisahkan dari PT BGD maka devidennya harus deviden konsolidasi bersama-sama PT BGD, sepanjang Bank Banten meraih untung. Sementara keuntungan konsolidasinya bersama PT BGD belum untung maka belum ada kewajiban PT BGD (termasuk Bank Banten di dalamnya) memberikan kewajibannya deviden-nya kepada Pemprov Banten.

“Karenanya pemisahan Bank Banten menjadi sebuah keniscayaan bagi Pemprov Banten untuk segera diwujudkan,” tegasnya.

Gembong menyarankan, tahun ini Pemprov Banten fokus melakukan evaluasi total terhadap kinerja PT BGD yang merupakan induk perusahaan Bank Banten. Selama ini BGD banyak permasalahan sehingga sulit menghasilkan untung.

“Kami sangat mendukung rencana Gubernur mengevaluasi total BGD. Memang PT BGD ini harus dievaluasi, karena sampai sekarang biaya yang dikeluarkan Pemprov jauh lebih besar dibandingkan dengan revenue BGD,” tegasnya.

Kendati begitu, Komisi III menilai opsi melakukan restrukturisasi manajemen PT BGD lebih tepat dari pada dibubarkan.

“Kami menilai lebih baik di restrukturisasi daripada dibubarkan, karena pada dasarnya Pemprov perlu juga punya BUMD, cuma garapannya mesti fokus, jangan seperti sekarang. Kita kasih kesempatan dulu pada manajemen baru, bila BGD memang tak bisa dipertahankan baru dibubarkan,” ujarnya.

Hasil kajian Komisi III, tambah Gembong, masih ada harapan membenahi PT BGD. Sehingga satu atau dua tahun ke depan tidak ada salahnya dipertahankan.

“Kami sepakat manajemennya harus segera dirombak dengan yang lebih fresh dan visioner, apalagi kalau sudah memisahkan Bank Banten dari BGD. Kami yakin BGD bisa seperti BUMD yang lain (PT Jamkrida dan Bank Banten),” pungkasnya.

Senada, Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said mengatakan, rencana pemisahan Bank Banten dari PT BGD harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku, sehingga pemprov diingatkan untuk cermat melakukannya.

“Memang harapan kami raperda pemisahannya diusulkan tahun ini, namun karena Pemprov masih menyusunnya terpaksa pemisahan Bank Banten dengan BGD dibahas tahun depan,” ungkapnya.

Sebelumnya, PT BGD akhir September 2021 lalu telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di aula Setda, Provinsi Banten. Dalam RUPSLB tersebut Pemprov Banten menyetujui rencana pemisahan Bank Banten dari PT BGD. (den/air)